DUMAI, [Gaperta.id]
Salam Ta’zim”
Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamu’alaikum,Wr.,Wb. Shalawat dan salam, serta ter iring do’a dari saya semoga seluruh masyarakat Dumai beserta keluarga dalam keadaan sehat wal’afiat, dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiin Ya Roob’bal Alamin.
“Sehubungan dengan kabar berita yang menghebohkan jagat raya, mega korupsi Kilang Pertamina Internasional dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi yang merugikan negara mencapai Rp 193,7 triliun. Tentang tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, sub-holding dan kontraktor kontrak kerja sama pada periode 2018-2023., Kejagung menggeledah rumah saudagar minyak Mohammad Riza Chalid”, kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Abdul Qohar, saat jumpa pers di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).
Kejagung juga menetapkan tersangka melalui Direktur Penyidikan Jampidsus (Dirdik). Abdul Qohar menyebut ketujuh tersangka terdiri dari 4 orang petinggi anak perusahaan PT Pertamina, dan tiga lainnya merupakan pihak swasta. Mereka bermufakat untuk mendapat keuntungan secara melawan hukum.
Ketujuh tersangka diantaranya:
1. RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga;
2. SDS selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional;
3. YF selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping;
4. AP, selaku selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International;
5. MKAR selaku Beneficialy Owner PT Navigator Khatulistiwa;
6. DW, selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT. Jenggala Maritim;
7. GRJ, selaku Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak;
Berkat serangkaian perbuatan para tersangka tersebut juga menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan dijual ke masyarakat. Sehingga, pemerintah perlu memberikan kompensasi subsidi yang lebih tinggi bersumber dari APBN.
Berdasarkan pemikiran sebagian masyarakat Dumai yang memiliki harapan besar akan keberadaan Kilang Pertamina dan pengelolaan migas di propinsi Riau guna mewujudkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial, mereka merasa dikebiri dan sangat kecewa mengetahui skandal Mega korupsi yang melibatkan kepala Kilang Pertamina Internasional. Peristiwa ini menjadi pemantik keputusasaan dan harapan bagi masyarakat Dumai terhadap potensi mencapai tujuan kesejahteraan sebagaimana didambakan oleh masyarakat terhadap Kilang Pertamina Internasional Dumai – Sei. Pakning.
Oleh karena itu, selaku warga masyarakat Dumai yang cinta akan kemajuan tanah tumpah darah tempat kelahirannya wajib terpanggil dan mendiskusikan hal ini dalam suatu pertemuan guna merumuskan sikap bersama dalam menyikapi kasus megakorupsi yang melibatkan pejabat penting kilang pertamina internasional, yang nantinya menjadi tuntutan masyarakat Dumai untuk diteruskan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Bapak Jend.Prabowo Subianto.
Poin tersebut sebagai berikut:
“Bahwa pengelolaan migas dan keberadaan Kilang Pertamina merupakan potensi yang menjadi andalan dan kebanggaan bagi propinsi Riau khususnya Kota Dumai menjadi icon atau lambang yang dibanggakan daerah. Masyarakat hanya bisa meletakan harapan PT Kilang Pertamina Dumai – Sei Pakning membantu masyarakat Dumai dari kemiskinan dan ketertinggalan ekonomi maupun sumber daya manusianya (SDM) untuk masyarakat Dumai Khusunya.
Bahwa keterlibatan korupsi kepala Kilang Pertamina Internasional yang jabatannya diisi dan selalu ditunjuk dari dan oleh pejabat pusat melahirkan asumsi dan dugaan bahwa Kilang Pertamina hanya menjadi ladang mengeruk keuntungan pribadi dan ekonomi segelintir petinggi Pertamina Pusat ditengah kemiskinan dan pesimis akan harapan masyarakat untuk menikmati kesejahteraan dari keberadaan Kilang Pertamina Dumai – Sei Pakning itu sendiri”.
Inilah pernyataan sikap saya Jek Hermanto. S.Sos., sebagai penduduk Indonesia Khusunya sebagai warga Kota Dumai dimaklumi, dan disikapi secara arif dan bijak guna mewujudkan kesadaran dan kepedulian kita bersama akan kemajuan kota Dumai yang kita cintai ini. Wassalam.
