Pohuwato, [Gaperta.id] – Sabtu (23/8/2025), Pernyataan Bupati Pohuwato yang mengaku tidak mengetahui adanya persoalan alih fungsi hutan di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, memantik gelombang kritik. Warga menilai sikap tersebut mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak.
Rusli Laki, seorang pemuda Pohuwato sekaligus koordinator lapangan aksi warga, menilai pernyataan sang bupati justru menambah kekecewaan publik. “Saya sebagai korlap yang membawa masyarakat sampai ke tingkat provinsi mengutuk keras pernyataan Bupati Pohuwato. Jangan sampai bupati sedang bermain mata dengan pihak perusahaan,” ujar Rusli saat ditemui usai konsolidasi warga.
Kekecewaan warga semakin memuncak setelah bupati tidak bersedia menandatangani kesepakatan bersama bahwa tidak akan ada relokasi di Desa Hulawa. Bagi warga, sikap ini dianggap sebagai bentuk menghindar dari tanggung jawab.
“Seharusnya bupati berdiri di depan, melindungi rakyatnya, bukan malah menghindar,” tambah Rusli.
Persoalan alih fungsi hutan di Desa Hulawa sendiri sudah berlarut-larut. Warga khawatir keberadaan perusahaan akan menggerus ruang hidup mereka. Aksi penolakan terus dilakukan, mulai dari tingkat desa hingga membawa aspirasi ke pemerintah provinsi. Namun, hingga kini belum ada kepastian dari pihak kabupaten.
Rusli mendesak agar bupati segera mengambil langkah konkret. Bila tidak, ia menilai jalan terbaik bagi kepala daerah adalah mengundurkan diri. “Kalau bupati tidak mampu menyelesaikan masalah di Kecamatan Buntulia, lebih baik turun saja dari jabatannya. Jangan membiarkan rakyat berjuang sendiri sementara pemerintah pura-pura tidak tahu,” tegasnya.
Kasus ini menambah daftar panjang konflik agraria di wilayah Pohuwato. Pertanyaan besar kini menggantung: apakah pemerintah daerah benar-benar berpihak kepada warganya, atau justru lebih memilih diam di tengah tekanan perusahaan?
