JAKARTA, [Gaperta.id] – Minggu (28 September 2025), Kebebasan pers di Istana kembali terancam. Seorang reporter CNN Indonesia secara mendadak dicabut Kartu Identitas Liputan Istana miliknya setelah melontarkan pertanyaan sensitif kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kasus keracunan massal yang diduga terjadi dalam program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Insiden dramatis ini terjadi pada Sabtu, 27 September 2025. Sesaat setelah Presiden Prabowo mendarat di Bandar Udara Halim Perdanakusuma usai lawatan luar negeri.
Wartawan tersebut mencecar dengan pertanyaan kritis terkait masalah kualitas dan keamanan pangan MBG, yang belakangan santer dikaitkan dengan laporan kasus keracunan.
Berdasarkan keterangan beberapa narasumber kunci, reporter tersebut segera dipanggil oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden. Panggilan ini, yang menurut sumber internal terasa lebih seperti interogasi ketimbang klarifikasi, menjadi langkah lanjutan setelah pencabutan akses liputan.
Dalam pertemuan tersebut, BPMI secara eksplisit menyatakan keberatan keras atas pertanyaan yang dilontarkan sang reporter kepada Presiden Prabowo di Bandara Halim Perdanakusuma. Alasan resmi yang dikemukakan: pertanyaan mengenai masalah fundamental MBG—termasuk isu keracunan—dianggap “di luar konteks” dan tidak relevan dengan kepulangan Presiden dari luar negeri.
Pernyataan BPMI bahwa pertanyaan terkait keselamatan publik dan program triliunan rupiah itu “di luar konteks” justru memunculkan pertanyaan kritis: Apakah Biro Pers Istana kini berfungsi sebagai lembaga sensor yang menentukan konteks berita bagi jurnalis?
Langkah BPMI ini dinilai sebagai upaya menentukan batas-batas peliputan yang boleh disentuh oleh jurnalis Istana. Pemanggilan dan keberatan resmi yang disampaikan oleh lembaga negara ini mempertegas dugaan adanya pembungkaman terstruktur terhadap berita yang menguak kelemahan atau potensi bahaya dalam kebijakan prioritas pemerintah.
Siapa yang mengeluarkan perintah pencabutan ini? Dan mengapa pengungkapan fakta mengenai keracunan yang menimpa penerima manfaat MBG dianggap sebagai ancaman yang harus ditindaklanjuti dengan pencabutan akses seorang jurnalis?
Keputusan cepat dan keras ini mengirim sinyal yang meresahkan bagi seluruh komunitas pers, bahwa setiap pertanyaan yang menyoroti kelemahan mendasar atau potensi bahaya dalam program prioritas pemerintah dapat berujung pada sanksi berupa penghilangan akses liputan.
CNN Indonesia hingga saat berita ini diturunkan belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun insiden ini telah membuka kembali perdebatan mengenai transparansi dan akuntabilitas Istana dalam menghadapi kritik, terutama yang menyangkut keselamatan rakyat dalam program yang menelan anggaran triliunan rupiah.
Investigasi lebih lanjut akan mengungkap pihak di balik keputusan pembungkaman ini.
