Medan, [Gaperta.id] — Memperingati 28 tahun reformasi, Lintas 98 Sumatera Utara menyampaikan pernyataan sikap politik dengan menegaskan perlunya transformasi mendasar dari demokrasi politik menuju demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
Kegiatan bertajuk “Pernyataan Politik Lintas 98 Sumut, “28 Tahun Reformasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” ini digelar di Hotel Grand Antares, Ruang Mercury, Medan, Jumat (26/6/2026) pukul 13.30 WIB.
Koordinator kegiatan,Juru Bicara 98 Resolution Network Ir. Turman Simanjuntak yang juga membacakan pernyataan sikap, menegaskan bahwa selama 28 tahun reformasi, Indonesia memang mengalami kemajuan dalam demokrasi politik, namun belum diiringi pemerataan kesejahteraan.
“Selama 28 tahun reformasi terjadi ketimpangan antara demokrasi politik dan demokratisasi ekonomi. Jika ini terus terjadi, maka demokrasi yang kita jalankan hanya akan menjadi pseudo-demokrasi atau demokrasi semu,” tegas Edison.
Ia juga menyoroti penguasaan sumber daya alam oleh segelintir kelompok yang disebut sebagai praktik “serakahnomic”, yang dinilai telah membajak tujuan demokrasi dan merugikan kepentingan rakyat luas.
Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Dalam pernyataannya, Lintas 98 Sumut menyatakan dukungan terhadap pemerintahan dan dalam mendorong arah kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut juru bicara 98 Resolution Network,Ir. Turman Simanjuntak, bersama sejumlah aktivis, tokoh masyarakat sipil, dan elemen kepemudaan di Sumatera Utara.
Lintas 98 Sumut menilai sistem demokrasi Indonesia ke depan harus berlandaskan sosio-demokrasi, bukan demokrasi liberal yang hanya menjamin kebebasan politik tanpa keadilan ekonomi.
Delapan Poin Sikap Politik
Dalam deklarasinya, Lintas 98 Sumut menyampaikan delapan poin sikap utama:
Pertama, mendukung penyitaan aset koruptor untuk dikembalikan kepada rakyat melalui program sosial dan pembangunan.
Kedua, mendorong pemberantasan korupsi dari hulu, khususnya pada sektor sumber daya alam dan kebocoran pendapatan negara.
Ketiga, mendukung penertiban kawasan hutan dan redistribusi lahan kepada rakyat melalui koperasi.
Keempat, mengawal semangat anti-kebocoran dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.
Kelima, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mereformulasi APBN untuk kepentingan rakyat, termasuk program Makan Bergizi Gratis.
Keenam, menegaskan bahwa anggaran pendidikan tetap meningkat sesuai amanat konstitusi.
Ketujuh, mendorong dukungan kritis terhadap pemerintah serta menolak pendekatan ekonomi neoliberal yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Kedelapan, mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan nasional dalam menghadapi tekanan geopolitik global.
Seruan Introspeksi dan Konsolidasi
Lintas 98 Sumut mengajak seluruh eksponen gerakan reformasi untuk melakukan introspeksi dan konsolidasi nasional demi memastikan cita-cita reformasi tetap berada pada jalur yang benar.
“Demokrasi politik harus menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar kebebasan formal. Kami akan terus mengawal arah kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Edison Marbun.
Kegiatan ini juga menjadi ruang silaturahmi dan dialog lintas generasi aktivis untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan kebangsaan ke depan.
