PALUTA, [Gaperta.id] – Musyawarah Cabang (Muscab) III Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia–Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSPTSI-KSPSI) Kabupaten Padang Lawas Utara bukan sekadar menjadi forum pergantian maupun konsolidasi kepengurusan organisasi.
Lebih dari itu, forum yang berlangsung di Aula Hotel Mitra Gunungtua, Senin (28/9/2026), menjadi ruang untuk membicarakan arah perjuangan pekerja di Kabupaten Padang Lawas Utara—mulai dari perluasan kesempatan kerja, perlindungan sosial, peningkatan kemampuan pekerja hingga perubahan wajah organisasi buruh menuju organisasi yang lebih modern, profesional dan beretika.
Muscab III tersebut resmi dibuka dalam suasana penuh semangat kebersamaan. Pembukaan juga ditandai secara simbolis dengan pemukulan gong, disaksikan jajaran pengurus, anggota FSPTSI-KSPSI, unsur pemerintah daerah, legislatif, kepolisian, tokoh masyarakat dan sejumlah undangan.
Di tengah ruang pertemuan yang dipenuhi kader dan pekerja, satu pesan mengemuka: keberadaan organisasi pekerja tidak lagi semata-mata berbicara mengenai jumlah anggota, tetapi bagaimana organisasi mampu memastikan pekerja memperoleh hak, perlindungan dan masa depan yang lebih layak.
Wakil Bupati Padang Lawas Utara H. Basri Harahap dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap perjalanan dan kontribusi FSPTSI-KSPSI, khususnya dalam membuka akses pekerjaan bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, kemampuan organisasi tersebut menyerap hampir 2.800 tenaga kerja merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan perjuangan pekerja tidak boleh hanya berhenti pada besarnya angka penyerapan tenaga kerja.
Di balik angka tersebut, kata dia, terdapat keluarga-keluarga pekerja yang membutuhkan kepastian pendapatan, perlindungan ketika mengalami kecelakaan kerja, hingga jaminan sosial untuk keberlangsungan kehidupan mereka.
“Pencapaian dari segi kuantitas memang luar biasa, tetapi kualitas pekerja jauh lebih penting. Perjuangan serikat harus diarahkan pada pemenuhan hak-hak esensial,” ujar Basri.
Ia secara khusus menyoroti pentingnya memastikan para pekerja yang bekerja di perusahaan maupun sektor perkebunan telah mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita harus memastikan apakah para pekerja di perusahaan dan perkebunan sudah mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jangan sampai pekerja kita hanya dijadikan objek oleh perusahaan,” tegasnya di hadapan peserta Muscab.
Pesan tersebut menjadi salah satu titik penting dalam pelaksanaan Muscab III. Sebab, menurut pandangan yang berkembang dalam forum, pertumbuhan jumlah pekerja harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hubungan industrial dan kepastian terhadap hak-hak pekerja.
2.731 Pekerja Terserap, Target Berikutnya 6.000 Lapangan Kerja
Sementara itu, Ketua PC FSPTSI-KSPSI Kabupaten Padang Lawas Utara, Hendra Sutan Rambe, S.Pd., memaparkan perjalanan organisasi selama masa kepemimpinannya.
Menurut Hendra, pekerja bongkar muat mempunyai peran yang tidak kecil dalam rantai ekonomi Kabupaten Padang Lawas Utara, khususnya pada kawasan perkebunan dan industri yang beroperasi di daerah tersebut.
Ia menyebut aktivitas para pekerja menjadi salah satu mata rantai yang membuat pergerakan produksi tetap berjalan. Karena itu, menurutnya, pekerja bongkar muat tidak semestinya hanya dipandang sebagai tenaga pendukung, melainkan bagian penting dari penggerak perekonomian daerah.
“Tanpa buruh bongkar muat, sembilan pabrik perkebunan di Padang Lawas Utara tentu tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara optimal,” ungkap Hendra.
Ia kemudian mengungkapkan bahwa pada awal kepemimpinannya, pihaknya menargetkan pembukaan sekitar 2.000 kesempatan kerja.
Target tersebut, menurut Hendra, telah terlampaui. Hingga pelaksanaan Muscab III, ia menyebut sebanyak 2.731 pekerja telah mendapatkan kesempatan kerja melalui jaringan dan pengorganisasian yang dilakukan FSPTSI-KSPSI di Padang Lawas Utara.
Bagi Hendra, angka tersebut bukan sekadar statistik organisasi. Di balik setiap pekerja, katanya, terdapat keluarga yang bergantung pada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak hingga kehidupan sehari-hari.
Karena itulah, apabila kembali mendapat kepercayaan memimpin organisasi, Hendra menyampaikan target yang jauh lebih besar.
“Target awal kepemimpinan kami adalah membuka 2.000 lapangan pekerjaan. Alhamdulillah, saat ini telah melampaui target dengan terealisasinya 2.731 pekerja,” katanya.
“Ke depan, jika kembali diberikan kepercayaan, kami menargetkan pembukaan hingga 6.000 lapangan pekerjaan untuk memperkuat ekonomi keluarga buruh di Kabupaten Padang Lawas Utara,” lanjutnya.
Target tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi kepengurusan FSPTSI-KSPSI ke depan. Sebab, perluasan lapangan kerja dinilai harus disertai kemampuan organisasi membangun komunikasi dengan pemerintah, dunia usaha serta memastikan para pekerja memahami hak dan kewajibannya.
DPRD: Buruh Kini Bagian Strategis Pembangunan
Dukungan terhadap penguatan posisi pekerja juga disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, Gusman Efendi Siregar, S.Pt., yang hadir mewakili unsur pimpinan DPRD.
Gusman melihat perjalanan organisasi buruh saat ini telah mengalami perubahan dibanding masa lalu.
Menurutnya, pekerja dahulu sering kali hanya ditempatkan sebagai objek dalam proses pembangunan. Namun dalam perkembangan hubungan industrial, pekerja mempunyai ruang yang semakin penting melalui pola tripartit yang melibatkan pekerja, pengusaha dan pemerintah.
“Di masa lalu, buruh sering dipandang sebelah mata dan hanya dijadikan objek pembangunan. Namun saat ini, posisi kaum buruh sudah sejajar dalam hubungan tripartit bersama pengusaha dan pemerintah,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai organisasi pekerja juga mempunyai tanggung jawab untuk ikut menjaga iklim ketenagakerjaan yang sehat sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Kaum buruh kini memiliki posisi yang sangat strategis untuk ikut membangun masyarakat dan Kabupaten Padang Lawas Utara,” tambahnya.
FSPTSI-KSPSI Sumut Dorong Transformasi: Tinggalkan Kekerasan, Kedepankan Negosiasi
Pesan yang lebih tegas datang dari Ketua PD FSPTSI-KSPSI Sumatera Utara, H. Febri Dalimunte, ST., MM.
Di hadapan kader dan anggota organisasi, Febri menekankan bahwa tantangan organisasi pekerja ke depan berbeda dengan masa sebelumnya.
Menurutnya, pekerja dan pengurus organisasi sekarang harus mempunyai kemampuan berkomunikasi, memahami mekanisme hubungan industrial serta menguasai teknik negosiasi. Kemampuan tersebut dibutuhkan agar persoalan di lapangan dapat diselesaikan melalui dialog dan argumentasi, bukan dengan pendekatan kekerasan.
Untuk itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten dan DPRD Padang Lawas Utara dapat ikut memberikan perhatian terhadap peningkatan kapasitas pekerja melalui program Bimbingan Teknis atau Bimtek.
“Kami meminta agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk Bimtek agar pekerja kita dibekali negotiation skill yang baik,” kata Febri.
Menurutnya, transformasi organisasi tidak hanya menyangkut perubahan struktur kepengurusan, tetapi juga perubahan pola pikir dan perilaku anggota di lapangan.
Ia meminta FSPTSI-KSPSI berkembang menjadi organisasi buruh yang modern, memiliki kemampuan profesional, namun tetap menjadikan etika dan akhlak sebagai pegangan.
“Kita harus bertransformasi menjadi organisasi yang modern, profesional dan berakhlak. Budaya lama harus ditinggalkan. Tidak boleh ada lagi kekerasan fisik. Pekerja harus beretika di lapangan,” tegasnya.
Arahan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa kekuatan organisasi pekerja ke depan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya anggota, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, kemampuan berdialog serta kepercayaan yang dibangun dengan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.
Muscab Menjadi Momentum Konsolidasi
Muscab III PC FSPTSI-KSPSI Padang Lawas Utara pada akhirnya menjadi lebih dari sekadar agenda rutin organisasi.
Di forum tersebut, persoalan kesejahteraan pekerja, jaminan sosial, pembukaan lapangan pekerjaan, peningkatan kompetensi hingga pembangunan budaya organisasi yang profesional bertemu dalam satu pembahasan besar: bagaimana pekerja dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi sekaligus mitra pembangunan daerah.
Harapan terhadap terbukanya 6.000 lapangan pekerjaan menjadi pekerjaan besar bagi kepengurusan mendatang. Namun pada saat yang sama, pesan pemerintah daerah juga memberi catatan bahwa pertumbuhan jumlah pekerja harus beriringan dengan pemenuhan hak serta perlindungan mereka.
Muscab pun menjadi titik evaluasi sekaligus awal perjalanan baru FSPTSI-KSPSI di Padang Lawas Utara—dari perjuangan memperoleh pekerjaan menuju perjuangan menghadirkan pekerjaan yang layak, terlindungi dan bermartabat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Padang Lawas Utara AKBP Dhery Fajariandono, S.I.K., M.H., perwakilan Kajari Padang Lawas Utara Yunita Pasaribu, S.H., Anggota DPRD Padang Lawas Utara Habibi P. Harahap, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta jajaran pengurus dan anggota FSPTSI-KSPSI Kabupaten Padang Lawas Utara.
