KOTA BEKASI, [Gaperta.id] – Suasana santai dalam pertemuan Komunitas Ngopi Broo di Jalan Pesut 2, Perumahan Harapan Baru 2, Kota Bekasi, Minggu (27/9/2026) malam, menyimpan pembicaraan yang lebih besar dari sekadar duduk bersama menikmati kopi.
Di balik suasana silaturahmi tersebut, dibicarakan bagaimana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dapat dibangun dari lingkungan paling dekat dengan kehidupan warga: kelurahan, RW hingga RT.
Pertemuan itu menjadi bagian dari konsolidasi Koordinator Ngopi Broo wilayah Bekasi Barat. Jaringan yang dibentuk diharapkan tidak berhenti sebagai struktur organisasi, tetapi dapat menjadi ruang komunikasi untuk menyampaikan informasi sekaligus menampung berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat di lingkungan masing-masing.
Camat Bekasi Barat Andi Kristanto Puryandaru, S.STP., M.M., dalam paparannya menyampaikan bahwa jumlah keseluruhan koordinator yang dirancang di wilayah Bekasi Barat mencapai 857 orang.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, jaringan itu terdiri dari koordinator tingkat kelurahan, 92 koordinator tingkat RW, serta 749 koordinator tingkat RT.
Khusus tingkat RT, disebutkan sebanyak 245 koordinator telah terbentuk. Pembentukan sisanya ditargetkan rampung hingga akhir Desember 2026 dan kemudian dilanjutkan dengan agenda pengukuhan.
Andi Kristanto tercatat menjabat sebagai Camat Bekasi Barat dalam struktur resmi Pemerintah Kota Bekasi.
Menurut paparan dalam pertemuan tersebut, keberadaan koordinator di setiap wilayah diharapkan memiliki dua fungsi penting, yakni sebagai jembatan komunikasi dan ruang penyerapan aspirasi masyarakat.
Artinya, koordinator bukan semata-mata bertugas meneruskan informasi dari atas ke bawah. Mereka juga diharapkan mampu mendengar persoalan yang muncul dari masyarakat, mencatat kebutuhan lingkungan, kemudian mengkomunikasikannya kepada pihak terkait.
Di titik inilah tantangan sebenarnya berada.
Membangun ratusan koordinator mungkin dapat diselesaikan melalui pembentukan struktur. Namun, manfaatnya baru akan dirasakan apabila jaringan tersebut mampu bekerja dua arah: program pemerintah dapat dipahami masyarakat, sementara keluhan serta kebutuhan warga benar-benar memperoleh saluran untuk disampaikan dan ditindaklanjuti.
Menjelang Wali Kota “Ngantor” di RW
Pembentukan jaringan hingga tingkat lingkungan tersebut menjadi relevan dengan rencana Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono untuk mulai berkantor secara bergiliran di lingkungan RW pada Januari 2027.
Rencana itu sebelumnya disampaikan Tri sebagai upaya melihat secara langsung persoalan masyarakat serta mengetahui kebutuhan yang berbeda di masing-masing wilayah. Pemerintah Kota Bekasi juga menyatakan agenda tersebut berkaitan dengan pemantauan pelaksanaan Program Lingkungan Masyarakat Kota Bekasi Keren (Lingkar Keren).
Melalui program Lingkar Keren, Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan Rp100 juta per RW, yang diarahkan untuk kebutuhan pembangunan lingkungan maupun pemberdayaan masyarakat. Pemkot menyebut pendekatan berkantor di RW nantinya juga dapat digunakan untuk melihat apakah pemanfaatan anggaran tersebut telah sesuai dengan kebutuhan nyata warga.
Dengan demikian, keberadaan jaringan masyarakat di tingkat kelurahan, RW dan RT berpotensi memiliki fungsi penting apabila benar-benar diarahkan sebagai sarana komunikasi publik, bukan sekadar barisan administratif.
Sebab persoalan masyarakat di tingkat lingkungan sering kali sangat sederhana tetapi langsung menyentuh kehidupan sehari-hari: jalan lingkungan, drainase, sampah, pelayanan administrasi, fasilitas sosial hingga pemberdayaan ekonomi warga.
Persoalan semacam itu membutuhkan saluran komunikasi yang pendek dan respons yang jelas.
Bukan Sekadar Banyaknya Koordinator
Pertemuan Minggu malam tersebut pada akhirnya membawa pesan bahwa keberhasilan sebuah jaringan masyarakat tidak semata diukur dari banyaknya nama yang tercatat sebagai koordinator.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh keberadaan mereka mampu mendekatkan pelayanan, membuka komunikasi, menyampaikan aspirasi secara objektif, serta membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai program pemerintah.
Jika fungsi tersebut berjalan, pertemuan sederhana di sebuah sekretariat komunitas bisa berkembang menjadi ruang sosial yang memiliki arti lebih luas.
Dari secangkir kopi, percakapan dapat dimulai. Dari percakapan, aspirasi masyarakat dapat ditemukan. Dan dari aspirasi itulah pembangunan semestinya memperoleh arah.
Sumber: Camat Bekasi Barat/Hasanudin Mega
