DUMAI, [Gaperta.id] – Koordinator Relawan Gibran Riau-Kepri, Muhammad Aderman, SE., mengapresiasi kedatangan Presiden Joko Widodo ke Provinsi Riau umumnya dan Kota Dumai khususnya, dua hari berturut-turut, Jumat-Sabtu (31/5-1/6/2024).
“Selamat datang Presiden kami tercinta, Bapak Joko Widodo di Kota Dumai,” kata M Aderman.
Dikatakan Aderman, Kota Dumai merupakan suatu kota pelabuhan, yang sangat strategis dengan luas 220.000 Km², panjang garis pantai 128 Km, dikelilingi dua kabupaten, yaitu; Kabupaten Rohil dan Kabupaten Bengkalis, memiliki akses transportasi darat, laut dan udara Tiga matra TNI memiliki mako di kota pengolah minyak dan gas Bumi ini.
Bahkan, penghasilan dari kilang minyak Dumai mencapai 170 MBSD. Itu setara dengan 16,5% dari total kapasitas kilang yang dimiliki Pertamina.
Dari dermaga pelabuhan laut internasional yang dikelola BUMN PT Pelindo Dumai Cabang Medan ke dermaga pelabuhan laut internasional Malaka City menggunakan sarana transportasi laut (Kapal Motor Ferry) swasta selama 2 hingga 3 jam perjalanan. Ini menandakan, Kota Dumai cukup dekat dengan negara tetangga group Asean itu.
Dengan garis pantai yang panjang dan dihiasi ratusan pabrik kecil, menengah dan besar, baik yang berdiri di kawasan Pelindo, Kawasan Industri Dumai (dimiliki dan dikelola perusahaan group swasta) dan Kawasan Industri Lubuk Gaung (juga swasta), ribuan Ha kawasan operasional PT PHR dan Pertamina, tentu sekali ada beberapa lahan/tanah yang bersinggungan langsung dengan lahan/tanah milik masyarakat perorangan maupun lahan/tanah milik badan hukum atau koorporasi.
Dan, akibat persinggungan dan saling klaim perbatasan, maka antara pihak perusahaan dan warga masyarakat atau badan hukum lainnya dan koorporasi lainnya atau fasilitas umum, menimbulkan sengketa agraria, atau biasa disebut “lahan konsesi”.
Menurut kamus Wikipedia, Konsesi adalah pemberian hak, izin, atau tanah, oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain. Konsesi antara lain diterapkan pada pembukaan tambang dan penebangan hutan. Model konsesi umum diterapkan pada kemitraan pemerintah swasta (KPS) atau kontrak bagi hasil.
Ambil contoh, daerah Kelurahan Bukit Batrem, Kelurahan Teluk Binjai (kedua daerah ini berada di Kecamatan Dumai Timur) dan Kelurahan Bumiayu Kecamatan Dumai Selatan. Lahan di dua kecamatan ini, sebahagian kawasan nya dimiliki (dibuktikan dengan beberapa surat resmi pemerintahan jaman dahulu, jauh sebelum perusahaan pencari minyak dan gas Bumi itu datang ke Riau) dan didiami warga masyarakat, dan lahan/tanah diatasnya juga di klaim oleh PT PHR (sekarang). Bahkan, warga masyarakat yang bertempat tinggal dan menguasai lahan konsesi tersebut sudah ada yang masuk generasi kedua, ketiga atau keempat.
Nah, saat Jokowi berkampanye pada 2019 lalu, untuk meraih dukungan suara dari warga masyarakat Dumai, salah satu persoalan Kota Dumai yang akan diselesaikan jika kelak ia terpilih kali kedua, adalah penyelesaian lahan konsesi.
“Mengingat salah satu janji politik Jokowi tersebut, ada baiknya kedatangan Presiden Joko Widodo, di kota yang didiami 18 suku/etnis ini untuk membawa kepastian terhadap solusi masalah itu. Masyarakat masih terngiang-ngiang janji politik itu diucapkan Jokowi di panggung Taman Bukit Gelanggang (TBG) dalam kampanye terbuka Selasa 26 Maret 2019 lalu,” kata M Aderman, Jumat (31/5) pada Jurnalis di sebuah warkop bilangan Jl Sudirman.
“Masyarakat berharap Presiden Joko Widodo dalam tugas-tugas akhirnya, bisa memberikan sertifikat tanah ke rumah-rumah ibadah yang berada di tanah konsesi tersebut. Biar ada senyuman dari masyarakat ter PHP, yang berada di kawasan konsesi berpuluh tahun menunggu kejelasan tanah mereka,” tutup Aderman berharap kepada Jokowi.
(ES)
