Pontianak, [Gaperta.id] – Kamis (17 Juli 2025), Aliansi Gabungan Organisasi Kepemudaan (OKP), Mahasiswa, Tokoh Masyarakat, dan Organisasi Dayak se-Kalimantan Barat yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu Setanah Borneo secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana program transmigrasi ke wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam pertemuan konsolidasi akbar yang digelar di Rumah Betang Sutoyo, Kota Pontianak, pada Kamis, 17 Juli 2025. Dalam konferensi pers yang digelar usai pertemuan, Koordinator Aliansi, Hendro Ronianus, membacakan empat poin sikap resmi sebagai berikut:
1. Menolak program transmigrasi yang mendatangkan warga dari luar Kalimantan ke Kalimantan Barat, karena dinilai mengancam keseimbangan sosial, kultural, dan ekologis masyarakat lokal.
2. Menuntut keadilan kebijakan dari pemerintah pusat dalam pembangunan wilayah Kalimantan Barat, yang selama ini dianggap timpang dan terpinggirkan.
3. Mendesak penyelesaian persoalan mendasar di Kalimantan Barat, seperti ketertinggalan infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, ketersediaan listrik, serta tingginya angka kemiskinan.
4. Merekomendasikan program relokasi lokal (translokal) yang berpihak pada masyarakat Kalimantan sendiri, bila ada kebutuhan redistribusi penduduk.
Hendro menyebut bahwa keputusan ini merupakan hasil konsolidasi lintas organisasi dan elemen masyarakat Dayak dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Menurutnya, program transmigrasi selama ini lebih sering memicu konflik agraria, ketimpangan penguasaan lahan, dan marginalisasi hak-hak masyarakat adat.
Aksi Damai Massal:
Sebagai tindak lanjut, Aliansi Dayak Bersatu Setanah Borneo akan menggelar aksi damai besar-besaran pada hari Senin, 21 Juli 2025, untuk menyampaikan langsung tuntutan mereka kepada Gubernur Kalimantan Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat.
Aksi akan dimulai pukul 08.00 WIB dengan titik kumpul di Rumah Betang Sutoyo, Pontianak. Aksi ini direncanakan akan melibatkan ribuan massa dari berbagai latar belakang organisasi mahasiswa, pemuda, serta tokoh adat dan masyarakat sipil.
Aliansi menegaskan bahwa aksi akan dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai koridor hukum yang berlaku, sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah leluhur dan hak hidup masyarakat Kalimantan.
