Tebo Jambi, [Gaperta.id] – 13 april 2025, Warga soroti kasus Dana Rp471 Juta di Kecamatan Rimbo Bujang, Camat Tuslam Bungkam saat awak media awak media konfirmasi.
Pemerintah Kecamatan Rimbo Bujang menjadi sorotan setelah muncul pertanyaan publik terkait transparansi penggunaan dana APBD Tebo Tahun Anggaran 2025, khususnya untuk kegiatan Belanja Jasa Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang dikelola secara swakelola dengan total anggaran sebesar Rp471 juta.
Mirisnya, hingga kini belum ada penjelasan terbuka dari pihak Kecamatan mengenai rincian realisasi kegiatan tersebut.
Salah seorang anggota Babinsa di wilayah Kelurahan Wirotho Agung bahkan ikut mempertanyakan kegunaan dana besar tersebut.
Tak hanya itu, masyarakat juga menyoroti adanya dana belanja bantuan masyarakat sebesar Rp.144 juta yang juga belum jelas penggunaannya entah kemana. Dana disebutkan untuk kegiatan, Linmas, ibu PKK, dan posyandu.
Namun, saat dikonfirmasi oleh awak media melalui aplikasi whatsapp menyampaikan, sejumlah pihak belum bisa menjelaskan secara rinci siapa saja penerima dana tersebut, dan untuk kegiatan apa sebenarnya digunakan…??
Ketua Karang Taruna Kecamatan Rimbo Bujang Supri saat dihubungi melalui aplikasi whatsapp menyampaikan, bahwa bantuan untuk Karang Taruna bersifat situasional tergantung kegiatan.
“Jika ada kegiatan, maka Karang Taruna harus mengajukan proposal sesuai dengan dana yang dibutuhkan,” ujar Supri.
Namun kondisi di lapangan menimbulkan tanda tanya besar, sebab tak ada kegiatan Karang Taruna yang mencolok selama ini, sehingga publik mempertanyakan efektifitas dan transparansi mekanisme tersebut.
Camat Rimbo Bujang Tuslam, saat dihubungi oleh awak media melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon, tidak memberikan tanggapan.
Sikap bungkam ini memperkuat dugaan masyarakat bahwa ada yang tidak beres dalam pengelolaan dana di lingkungan Pemerintah Kecamatan Rimbo Bujang.
Selanjutnya, Lurah di Kecamatan Rimbo Bujang pun salah satu Lurah Wirotho Agung menyampaikan, keluhan soal sulitnya mendapatkan dukungan anggaran dari Kecamatan saat mengadakan kegiatan di wilayah masing-masing. Kalau masalah itu, kami kurang tahu silakan ditanyakan lansung sama camat (Tuslam).
Kasus ini menambah deretan sorotan publik terhadap lemahnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah, terutama di tingkat Kecamatan. Warga dan media berharap ada kejelasan dan audit terbuka terkait penggunaan dana tersebut demi menjamin kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
