Scroll Untuk Membaca Artikel
banner 468x60
banner 468x60
BeritaRegional

Bupati Kerinci Monadi Pimpin Penetapan Renstra Perangkat Daerah 2025–2029

Avatar photo
549
×

Bupati Kerinci Monadi Pimpin Penetapan Renstra Perangkat Daerah 2025–2029

Sebarkan artikel ini

Kerinci, [Gaperta.id] – Dalam semangat percepatan pembangunan dan konsolidasi pemerintahan yang efektif, Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos., M.Si., kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kerinci periode 2025–2030.

Bertempat di Ruang Pola BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci, Bupati Monadi memimpin langsung pertemuan strategis lintas perangkat daerah dalam rangka menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode 2025–2029. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah secara terukur, terarah, dan terintegrasi.

Jangan Lewatkan :  Satgas Pamtas RI-Malaysia Dari Batalyon Kavaleri 12/Beruang Berhasil Amankan 1 Paket Narkotika Jenis Sabu

Dalam arahannya, Bupati Monadi menekankan pentingnya sinergi, akselerasi program, serta keselarasan antara perencanaan teknokratis dan kebutuhan riil masyarakat. Ia menegaskan bahwa Renstra merupakan landasan pijak dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan, sehingga harus disusun dengan penuh tanggung jawab dan orientasi pada hasil

Jangan Lewatkan :  PW Fast Respon Mitra Andalan Pemberitaan Kakorlantas Polri

Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah, tim perencana dari BAPPEDA-LITBANG, serta unsur pengarah teknis lainnya. Seluruh peserta diharapkan menyempurnakan dokumen Renstra sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan.

Jangan Lewatkan :  Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan di Perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau Tahun 2024 Kapolsek dan Muspika kecamatan Entikong melakukan Koordinasi dengan Tokoh Ormas Masyarakat.

Dengan penetapan Renstra ini, Pemerintah Kabupaten Kerinci meneguhkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.