Scroll Untuk Membaca Artikel
banner 468x60
banner 468x60
BeritaHukumTNI/POLRI

Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Sumut Jadikan Kapal Patroli Hanya Sebagai Pajangan

Avatar photo
387
×

Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Sumut Jadikan Kapal Patroli Hanya Sebagai Pajangan

Sebarkan artikel ini

Belawan, [Gaperta.id] – Dua unit kapal patroli pengawasan laut DKP SUMUT dinilai hanya sebagai pajangan (tugu prasasti) di dermaga UPT TPI Kampung Nelayan Indah. Menurut informasi dari salah satu nelayan setempat atas nama Udin Pacuk, kapal tsb tidak pernah beroperasi dilaut untuk memonitoring kegiatan penangkapan ikan dilaut di WPP 571.

Apalagi dengan maraknya penangkapan ikan yg dilakukan oleh kapal-kapal nelayan skala besar pursein pelagis kecil dan trawl yg berkamuflase menggunakan izin JHIB (30 GT ke atas) secara bar-bar dengan melanggar zona tangkap. Yang mana sangat berdampak terhadap hasil tangkapan para nelayan kecil yg hanya menggantungkan kehidupan dan penghidupan dari hasil tangkapan di wilayah pinggiran (zona 1 sd 4 mil).

Jangan Lewatkan :  Pemimpin Masa Depan Taruna Akademi TNI dan Akpol Tingkatkan Kemampuan Literasi dan Critical Thingking

Datuk Ismail Batu Bara selaku Kabid Investigasi Kelautan dan Perikanan DPC HNSI Kota Medan sangat menyesalkan hal tsb. “Kapal patroli harusnya selalu aktif memonitoring kegiatan pengawasan kapal2 nelayan di WPP 571, diduga selama 1 tahun belakangan ini kapal tsb tidak pernah melaksanakan kegiatan patroli pengawasan. Yang mana negara menyediakan dana anggaran pengawasan kepada DKP SUMUT dalam hal patroli pengawasan di laut yg diduga keras diselewengkan entah kemana. Sehingga mirip tugu prasasti yg terletak di dermaga UPT TPI Kampung Nelayan Indah” Ungkapnya.

Jangan Lewatkan :  Selama Ramadhan PT Pelindo Multi Terminal Pastikan Distribusi Logistik Berjalan Lancar Dan Terkendali

Ketua DPC HNSI Kota Medan Rahman Gafiqi SH meminta kepada Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan audit terkait anggaran kegiatan pengawasan di DKP SUMUT.

Jangan Lewatkan :  Pelepasan Bantuan Kemanusiaan, Wilayah Terdampak Bencana Banjir Provinsi Aceh, Sumatera Utara Dan Sumbar

“Kurangnya perhatian pemerintah dinilai tidak maksimal dalam sektor kelautan dan perikanan. Harapan kami di program 100 hari kerja Pak Presiden kita yg baru ini dapat memberikan perubahan yg sangat signifikan di sektor kelautan dan perikanan. Tegas Rahman Gafiqi SH.
(Bambang Hermanto)