SANGGAU, [Gaperta.id] – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sanggau melakukan pengamatan di media sosial terkait aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Pengamatan yang dilakukan Kominfo tersebut dilakukan sebagai upaya deteksi dini provokasi agar tidak sampai terjadi di Kabupaten Sanggau.
“Sejak aksi demonstrasi kemarin, kami mengamati lalu lintas media sosial yang ada di Kabupaten Sanggau, kami hanya bisa mengamati tapi tidak punya kewenangan meredam karena media sosial ini hal setiap warga negara untuk berpendapat di media sosial, kata Kepala Diskominfo Kabupaten Sanggau Joni Irwanto kepada media ini, Selasa (2/9/2025).
Hasil pengamatan lalu lintas media sosial di Sanggau, Joni memastikan belum melihat adanya produk-produk media sosial khususnya yang mengomenteri pemerintahan di Sanggau, tapi kebanyakan netizen Sanggau mengomentari aksi demonstrasi yang terjadi di luar Sanggau, dan itu mungkin karena eskalasi masalahnya itu di luar Sanggau, ” ungkapnya.
Menyikapi banyaknya informasi-informasi di media sosial terkait isu-isu terkini, Komdigi bersama Kominfo, terang Joni Irwanto, akan melakukan kontra media. Pertama, mengenali penyakitnya atau masalahnya (medicine chord).
“Karena yang menjadi sorotan ini pejabat negara dan Pemerintahan beserta keluarganya, oleh karena itu di media sosial ini lagi di hunting seluruh media sosial pejabat negara maupun pejabat pemerintahan,” ujarnya.
Karena yang disorot publik adalah pejabat negara dan pejabat daerah, Joni mengimbau pejabat negara maupun pejabat daerah yang bersangkutan tidak menampilkan gaya hidup bermewah-mewahan yang bisa memancing kemarahan masyarakat.
“Kami mengimbau untuk di hapus secara mandiri, ini dalam rangka meredakan perseteruan di media sosial ini,” pintanya.
Kedua, Joni meminta seluruh pejabat negara dan daerah menampilkan konten-konten yang menasehati, tentunya dengan melibatkan para tokoh agama dan Kementerian Agama.
“Beberapa momen keagamaan seperti khutbah Jumat maupun Misa Rohani bisa dimanfaatkan untuk memberikan nasehat-nasehat keagamaan bagaiamana menjaga keutuhan negara dan menyosialisasikannya di media sosial,” ungkapnya.
Ketiga, mengedukasi masyarakat tentang penggunaan media sosial. Jangan sampai, media sosial disalahgunakan untuk memecahbelah sesama anak bangsa. Keempat, pejabat negara dan pejabat daerah diminta tidak menampilkan arogansi dimedia sosial maupun dikehidupan bermasyarakat.
“Ini catatan-catatan yang kami simpulkan untuk melawan media sosial. Mudah-mudahan kita sebagai pejabat negara maupun pejabat daerah bisa lebih dewasa menghadapi masyarakat kita sendiri,” pungkasnya berharap.
