DUMAI, [Gaperta.id] — Pertemuan strategis berlangsung di Sekretariat Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kota Dumai antara Herwin M.T. Sagala dengan jajaran pimpinan IPK Dumai, Sabtu (13/12/2025) malam.
Herwin M.T. Sagala hadir selaku Ketua Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Riau sekaligus Koordinator Wilayah (Korwil) GSPI Indonesia Barat, dan disambut langsung oleh Ketua IPK Dumai, Patrik Tatang, SE., beserta Wakil Ketua IPK Dumai, Kamartian, yang akrab disapa Tyas A.G.
Pertemuan ini tidak sekadar silaturahmi, tetapi juga menjadi forum kajian peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung penguatan keamanan nasional dan pelestarian adat Melayu di Kota Dumai.
Dalam kesempatan tersebut, Herwin M.T. Sagala menyampaikan apresiasi positif kepada IPK Dumai atas sikap dan dukungan terbuka terhadap keberadaan Grup 3 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Dumai.
Menurutnya, dukungan ini merupakan perwujudan nyata eksistensi IPK Dumai sebagai organisasi kemasyarakatan yang turut mengambil bagian dalam menjaga stabilitas dan ketahanan wilayah. Herwin memandang, pernyataan sikap tersebut menegaskan bahwa IPK Dumai tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan beriringan dengan para tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam menyongsong berdirinya Markas Komando (Mako) Grup 3 Kopassus di Dumai.
Dari sudut pandang strategis, keberadaan Grup 3 Kopassus di Kota Dumai dinilai sangat relevan dengan posisi Dumai sebagai salah satu pintu gerbang penting di wilayah barat Indonesia. Dumai yang berperan sebagai kota pelabuhan dan jalur perdagangan memiliki potensi kerawanan terhadap berbagai bentuk ancaman, baik kejahatan lintas negara maupun gangguan keamanan lainnya.
Dalam konteks ini, dukungan IPK Dumai dipandang sebagai bentuk kesadaran kolektif bahwa penguatan kehadiran militer, khususnya satuan elit seperti Kopassus, bukan semata-mata urusan pertahanan, tetapi juga berimplikasi pada rasa aman masyarakat, iklim investasi, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Sinergi antara IPK Dumai dan GSPI Riau dalam mendukung Grup 3 Kopassus juga dapat dibaca sebagai upaya memperkuat konsep keterlibatan masyarakat dalam sistem pertahanan negara. IPK sebagai ormas kepemudaan memiliki basis massa yang luas, sementara GSPI membawa perspektif sosial dan kepedulian terhadap dinamika masyarakat.
Kolaborasi keduanya membuka ruang edukasi publik bahwa keberadaan pangkalan militer di suatu daerah bukan untuk menakut-nakuti warga, melainkan sebagai tameng bersama dalam menghadapi potensi ancaman, sekaligus sebagai mitra dalam membangun iklim sosial yang kondusif.
Di luar aspek keamanan, pertemuan tersebut juga menyinggung secara mendalam dimensi budaya dan adat setempat.
Dalam sebuah pembicaraan khusus, Herwin M.T. Sagala mengungkapkan ketertarikannya terhadap sosok Tyas A.G. selaku Wakil Ketua IPK Dumai. Tyas A.G. bukan hanya dikenal sebagai pengurus organisasi kepemudaan, tetapi juga sebagai seorang budayawan yang memahami esensi budaya, khususnya budaya Melayu di Dumai. Perannya tidak berhenti pada tataran simbolik, melainkan menyentuh ranah penegakan norma-norma adat Melayu yang hidup di tengah masyarakat.
Informasi yang diterima Herwin menyebutkan bahwa Tyas A.G. juga merupakan anggota Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai. Posisi ini menempatkannya pada garda depan dalam memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip adat Melayu tetap dijunjung tinggi di tengah arus modernisasi dan perkembangan zaman. Dalam pandangan Herwin, keberadaan figur seperti Tyas A.G. menjadi jembatan penting antara dunia kepemudaan, ruang budaya, dan struktur adat formal melalui LAMR dan MKA, sehingga IPK Dumai tidak hanya tampil sebagai ormas yang aktif berkegiatan, tetapi juga memiliki landasan kultural yang kuat.
Dalam dialog tersebut, Tyas A.G. menyampaikan bahwa kehadirannya di IPK tidak terlepas dari makna kata “Berkarya” yang tercantum dalam identitas organisasi tersebut.
“Dengan adanya tulisan ‘Berkarya’ di IPK, maka suka tidak suka, mau tidak mau, saya harus mendukung IPK karena ada budaya di dalamnya yang dihasilkan dengan berkarya,” demikian penekanan Tyas A.G.
Ungkapan tersebut menggambarkan pandangannya bahwa karya nyata yang dihasilkan organisasi kepemudaan dapat menjadi medium pelestarian budaya dan nilai-nilai lokal, sehingga aktivitas organisasi tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi memberi pengaruh positif yang nyata bagi masyarakat.
Melihat peran dan rekam jejak Tyas A.G. dalam ranah kebudayaan dan adat, Herwin M.T. Sagala kemudian menanyakan secara khusus apakah sosok Tyas A.G. telah atau dapat disapa dengan gelar “Datuk”. Pertanyaan ini didasari pemahaman Herwin bahwa Majelis Kerapatan Adat merupakan bagian yang memiliki posisi penting dalam struktur LAMR, bahkan seringkali dipandang sebagai unsur penasehat tertinggi dalam majelis adat.
Menurut Herwin, dengan mempertimbangkan pengalaman, pengabdian, serta kontribusi Tyas A.G. dalam menegakkan nilai-nilai budaya dan adat Melayu di Dumai, sudah sepantasnya LAMR Kota Dumai mempertimbangkan penyematan gelar kehormatan “Datuk” kepada yang bersangkutan.
Herwin menilai, gelar adat bukan semata-mata penghargaan personal, tetapi juga menjadi simbol penghormatan terhadap upaya menjaga dan merawat marwah adat serta budaya Melayu. Dengan demikian, penyematan gelar “Datuk” kepada sosok seperti Tyas A.G. diharapkan dapat memperkuat peran LAMR sebagai “Payung Negeri” yang menaungi seluruh kalangan masyarakat di Bumi Lancang Kuning, tanpa memandang latar belakang sosial dan organisasi.
Hal ini sekaligus menjadi pesan moral bahwa pelestarian adat dan budaya adalah tanggung jawab bersama, dan mereka yang konsisten mengabdi di bidang tersebut patut mendapatkan pengakuan yang layak.
Secara lebih luas, pertemuan antara GSPI Riau dan IPK Dumai ini memperlihatkan bagaimana isu keamanan, kepemudaan, dan adat istiadat dapat ditempatkan dalam satu kerangka besar pembangunan sosial. Dukungan terhadap Grup 3 Kopassus menunjukkan kesadaran kolektif akan pentingnya pertahanan dan keamanan negara, sementara penghargaan terhadap tokoh adat dan budayawan seperti Tyas A.G. menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh meninggalkan akar budaya setempat.
Sinergi ini diharapkan menjadi contoh bagi organisasi kemasyarakatan di daerah lain untuk turut berperan aktif, tidak hanya dalam aspek fisik pembangunan, tetapi juga dalam menjaga jati diri bangsa melalui budaya dan adat luhur yang diwariskan.
