Jangan Jadikan FKDM Alat Politik, Masyarakat Bukan Objek Pengawasan

Batam, [Gaperta.id] – ‎Pernyataan Kepala Kesbangpol Kota Batam, Riama Manurung, pada rapat 15 September 2025 yang menyebut Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai mata dan telinga pemerintah menuai kritik tajam dari penggiat sosial Haris.( 16/09/2025 )
‎
‎Menurutnya, frasa tersebut berpotensi menimbulkan tafsir keliru seolah-olah forum ini diarahkan menjadi instrumen untuk mengawasi masyarakat, bukan menjalankan fungsi utamanya sebagaimana diatur dalam regulasi.
‎
‎Kalimat mata dan telinga pemerintah itu sangat sensitif. Kalau tidak dijelaskan secara proporsional, masyarakat bisa menilai FKDM sebagai alat pengawasan yang memata-matai warga. Padahal fungsi FKDM, sesuai Permendagri No. 2 Tahun 2018, adalah deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi ancaman dan konflik sosial. Itu konteksnya, bukan untuk menakut-nakuti rakyat,” tegas Haris.
‎
‎
‎
‎Ia menilai, jika narasi FKDM hanya diarahkan pada pengawasan masyarakat, maka forum tersebut bisa terjebak menjadi instrumen politik kekuasaan. Padahal, kata Haris, yang semestinya diawasi ketat justru adalah kebijakan pemerintah agar tidak merugikan rakyat.
‎
‎“Buat apa masyarakat dimata-matai? Apa masyarakat yang bikin gaduh? Apa masyarakat yang maling uang negara? Tidak. Justru masyarakat sering menjadi korban kebijakan yang tidak transparan. Jadi yang harus diawasi adalah praktik kebijakan, bukan rakyatnya,” ujarnya dengan nada keras.
‎
‎Haris menegaskan bahwa prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008, serta jaminan hak asasi manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999, wajib menjadi acuan pemerintah. FKDM tidak boleh keluar dari jalur tersebut.
‎
‎FKDM seharusnya menjadi mitra masyarakat untuk memberikan masukan obyektif. Kalau justru dipakai sebagai alat kontrol sosial, ini berbahaya. Bisa jadi publik kehilangan rasa aman dan menilai pemerintah tidak lagi menjalankan asas demokrasi,” jelasnya.
‎
‎
‎
‎Lebih jauh, Haris menegaskan bahwa masyarakat Batam adalah elemen produktif yang ingin stabilitas tetap terjaga. Namun stabilitas, kata dia, tidak bisa dibangun dengan rasa takut atau pengawasan berlebihan, melainkan dengan transparansi kebijakan, keadilan, dan partisipasi publik.
‎
‎“Batam kota industri dan multikultural. Stabilitas itu penting, tapi bukan dengan cara rakyat diawasi seolah musuh. Pemerintah harus belajar, rakyat itu mitra, bukan objek yang perlu dicurigai. Jika transparansi berjalan, otomatis masyarakat ikut menjaga keamanan,” pungkasnya.