PEKANBARU, [Gaperta.id] – Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program pendirian Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa, dengan anggaran sebesar Rp 3 miliar per koperasi. Total dana yang digelontorkan negara mencapai Rp 240 triliun untuk sekitar 800 koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia.
Namun, perlu diingat bahwa dana tersebut bukanlah hibah, melainkan pinjaman dari Bank Himbara yang harus dikembalikan oleh koperasi-koperasi tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan koperasi-koperasi desa untuk mengembalikan pinjaman tersebut dan potensi risiko yang dihadapi.
Herwin MT. Sagala, Ketua Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Riau sekaligus Koordinator Wilayah (Korwil) Indonesia Barat, menyambut baik berdirinya Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Namun, beliau juga mengingatkan bahwa perlu adanya keseriusan dalam merekrut pengurus koperasi dan pengawasan dini untuk mencegah potensi korupsi dan penyimpangan penggunaan dana.
“Perlu diingatkan bahwa celah dan potensi korupsi dan penyimpangan penggunaan dana perlu diperhatikan. Kita harus memastikan bahwa pengurus koperasi yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki integritas dan kemampuan untuk mengelola dana tersebut dengan baik,” ujar Herwin.
Beliau juga menekankan pentingnya pengawasan dini untuk mencegah terjadinya kerugian yang berdampak luas. “Pengawasan dini sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan tidak disalahgunakan,” tambah Herwin.
Dalam konteks ini, Herwin berharap pemerintah dapat memastikan bahwa koperasi-koperasi desa memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut dan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
