Scroll Untuk Membaca Artikel
banner 468x60
banner 468x60
BeritaNasional

Menteri ATR/Kepala BPN Terima Audiensi Wamen BUMN, Bahas Empat Isu Penting dalam Pengelolaan Aset BUMN

Avatar photo
40
×

Menteri ATR/Kepala BPN Terima Audiensi Wamen BUMN, Bahas Empat Isu Penting dalam Pengelolaan Aset BUMN

Sebarkan artikel ini

JAKARTA, [Gaperta.id] – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), Nusron Wahid, menerima audiensi dari Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aminuddin Ma’ruf, serta sejumlah Pejabat Tinggi perusahaan BUMN, Rabu (30/04/2025) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Audiensi ini merupakan pertemuan ketiga yang digelar untuk membahas empat isu penting dalam pengelolaan aset milik BUMN.

“Kira-kira Bapak/Ibu ini kan hubungan dengan kami (ATR/BPN), saya rumuskan ada empat, pertama dimensi tata ruang, yaitu urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), kedua butuh kecepatan sertipikasi, ketiga butuh kejelasan aset yang biasanya tumpang tindih, dan yang keempat penyelesaian sengketa. Nah nanti silakan paparan, mana saja yang akan kita selesaikan satu tahun ke depan,” ujar Menteri Nusron.

Jangan Lewatkan :  10 Wartawan Bengkalis Ikut OKK Diselenggarakan PWI Riau

Wamen BUMN sendiri sangat berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN. Pertemuan ini ia harap bisa melancarkan proses administrasi pertanahan yang menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan aset-aset strategis milik negara.

Jangan Lewatkan :  POLAIRUD POLDA SUMUT GAGALKAN PENYELUDUPAN 24 PMI ILEGAL YANG HENDAK KE MALAYSIA

“Karena kita dikasih gelombang seperti ini, alhamdulillah lebih cepat penanganannya. Setidaknya ada 23 masalah atau isu, nanti saya minta Teman-teman Direksi atau yang mewakili untuk memaparkan, untuk nanti dilanjutkan oleh PIC yang ditunjuk, untuk jadi single support bagi teman-teman yang berkomunikasi,” ujar Wamen BUMN.

Jangan Lewatkan :  Reuni "Nawahasta '98" di Akademi Militer Magelang

Di kesempatan ini, Menteri Nusron menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat pengurusan administrasi pertanahan, guna memastikan aset negara dapat dikelola dengan baik dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian negara. Adapun ikut serta dalam pertemuan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.