Scroll Untuk Membaca Artikel
banner 468x60
banner 468x60
BeritaNasional

Menteri Nusron Lakukan Pembinaan di Kanwil BPN Provinsi Sumut, Bahas Penataan Pegawai untuk Layanan Pertanahan yang Optimal

Avatar photo
32
×

Menteri Nusron Lakukan Pembinaan di Kanwil BPN Provinsi Sumut, Bahas Penataan Pegawai untuk Layanan Pertanahan yang Optimal

Sebarkan artikel ini

MEDAN, [Gaperta.id] – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, berkunjung ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada Rabu (07/05/2025). Dalam kesempatan ini, ia memberikan pembinaan kepada seluruh Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dan Kepala Subbagian Tata Usaha se-Provinsi Sumut. Salah satu sorotan yang disampaikan ialah terkait penataan pegawai yang akan dilaksanakan Kementerian ATR/BPN.

Jangan Lewatkan :  Tegakkan Disiplin, Bidang Propam Polda Jambi Laksanakan Giat Gaktibplin Bagi Personel

“Saya ingin menekankan pentingnya integritas. Kita bisa punya sistem kerja yang canggih, prosedur yang lengkap, dan sumber daya yang memadai. Tapi, jika integritas tidak dijaga, maka semuanya akan runtuh,” kata Menteri Nusron dalam arahannya.

Sehubungan hal tersebut, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumut tengah mengupayakan peningkatan layanan agar memberikan kepuasan bagi masyarakat sebagai pemohon. Seluruh Kantah di wilayah Sumut didorong untuk memiliki inovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya.

Jangan Lewatkan :  Kepala Bakamla RI Sandang Gelar Doktor, Hingga Predikat Cum Laude

“Ini komitmen kami, Pak Menteri. Kami ingin meningkatkan komitmen bersama bagaimana semua jajaran ini meningkatkan pola (kerja), mengubah pola layanan, agar dapat diterima baik di tengah masyarakat,” tutur Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumut, Sri Pranoto.

Jangan Lewatkan :  Halaman Kantor Pertanahan Kota Dumai Raih Piagam Penghargaan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) dari Kementerian ATR/BPN

Pada pengarahan di Kanwil BPN Provinsi Sumut ini turut hadir, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Reny Windyawati; Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Bantuan Hukum dan Litigasi, M. Robi Rismansyah.