Jambi, [Gaperta.id] – Siapa yang tidak kenal dengan inisial YD? Pengusaha sukses yang kini tengah dililit berbagai permasalahan hukum yang kian viral. Sebelumnya, ia tersandung masalah terkait pagar atau tembok usahanya yang bermerek Gudhas, yang diduga melanggar aturan tata ruang. Selanjutnya, ada dugaan keterlibatannya dalam pengrusakan bangunan di Jalan Samsudin Uban, Kebun Handil, serta masalah izin pembibitan sawit yang tak jelas legalitasnya. Semua ini kini menjadi sorotan publik, sementara proses hukum terus bergulir.
Terkait pagar Gudhas, sejumlah mahasiswa dan ormas telah melakukan aksi di berbagai dinas dan kantor DPRD Kota Jambi, mendesak agar masalah ini segera diselesaikan. Kasus pengrusakan bangunan masih ditangani oleh Polsek Jelutung, dan yang terbaru, permasalahan terkait bangunan tinggi dan pembibitan sawit yang ternyata belum memiliki izin yang jelas, semakin menambah daftar persoalan yang membelit pengusaha ini.
Amri, aktivis pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, angkat bicara. Baginya, permasalahan ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal ketidakadilan. “Ini bukti nyata bahwa ada yang tidak beres. Harus ada revisi oleh walikota terpilih dan pihak terkait. Jangan sampai suara masyarakat dan hukum itu tumpul ke atas!” ujarnya dengan tegas.
Apakah kita akan terus melihat orang-orang besar yang kebal hukum? YD, pemilik Gudhas, diduga terlibat dalam pengrusakan rumah, sebuah kasus yang penuh dengan kejanggalan. Sementara itu, masalah izin pembibitan sawit di tengah kota Jambi semakin membingungkan. Dalam situasi seperti ini, kejelasan hukum adalah hal yang paling dibutuhkan.
Risma, seorang aktivis yang juga mengangkat masalah tata ruang terkait pagar Gudhas, tidak tinggal diam. “Kita harus berjuang agar peraturan tetap tegak lurus. Jangan pandang bulu. Yang benar ya benar, yang salah ya salah. Kita harus berjuang keras kali ini, karena yang kita lawan bukan orang sembarangan,” tegasnya. “Bagi Walikota Jambi yang terpilih, Bapak Maulana-Diza, kita tunggu apakah Anda benar-benar pro-rakyat atau tidak. Ini soal aturan, bukan sekadar politik!” tambahnya.
Irwanda Naufal Idris, Ketua DPW Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), yang mengikuti jalannya kasus YD, juga angkat suara. “Kami berharap DPRD bersikap tegas terkait Gudhas, jangan pilih kasih. Untuk Polsek Jelutung, kami harap tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam menangani kasus ini. Dan untuk masalah izin pembibitan sawit di tengah kota, kami mendesak lurah, camat, dan dinas terkait untuk tidak membiarkan ada indikasi-indikasi penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya.
“Semua pihak harus melek dan peka. Masyarakat memantau setiap langkah kalian. Bagi Walikota terpilih, jangan sampai ada ‘udang di balik batu’. Anda dipilih oleh rakyat, dan sudah seharusnya kepentingan rakyat menjadi prioritas utama,” tutupnya dengan penuh harapan.
Hukum memang seharusnya tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kini, tinggal bagaimana masyarakat dan aparat hukum menegakkan keadilan dengan adil, tanpa pandang bulu.
