PEKANBARU, [Gaperta.id] –
Oleh: Ketua DPD Provinsi Riau GSPI dan Korwil GSPI Indonesia Barat (Herwin MT. Sagala)
Diperingatinya Hari Buruh Internasional (Labor Day) pada tanggal 1 Mei 2025, menjadi momentum penting untuk merefleksikan kondisi dunia tenaga kerja saat ini. Herwin MT. Sagala, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Riau Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI) dan Kordinator Wilayah (Korwil) GSPI Indonesia Barat, memberikan perspektif tentang tantangan yang dihadapi oleh tenaga kerja di era modern ini.
*Kesenjangan Lapangan Kerja dan Pencari Kerja*
Menurut Herwin, kesenjangan antara lapangan kerja dan pencari kerja menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh tenaga kerja saat ini. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi, dengan jumlah pengangguran mencapai 7,2 juta orang pada Februari 2024. Lebih spesifik, data BPS juga menunjukkan bahwa:
– Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 5,32% pada Februari 2024.
– Jumlah pengangguran muda (15-24 tahun) mencapai 2,3 juta orang pada Februari 2024.
Berdasarkan data BPS Provinsi Riau (April 2025), jumlah angkatan kerja di Riau mencapai 2,8 juta orang, sementara lapangan kerja formal hanya mampu menyerap 1,9 juta orang. Artinya, terdapat defisit 900.000 lapangan kerja, dengan angka pengangguran terbuka mencapai 9,1% (lebih tinggi dari rata-rata nasional 7,3%). Sektor yang paling terdampak adalah manufaktur kelapa sawit (penyumbang 35% PDRB Riau) yang hanya menyerap 550.000 pekerja, turun 12% dari 2023 karena automasi pabrik.
Herwin menjelaskan, “Pertumbuhan ekonomi Riau yang melambat ke 4,2% di Q1 2025 (dari 5,5% di 2023) tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru. Sementara itu, 1,2 juta lulusan SMA/SMK dan 220.000 lulusan perguruan tinggi di Riau (Data Disdik Riau, 2025) harus berebut lowongan yang tidak sesuai kompetensi.”
Kajian Bank Dunia (2024) menyebutkan, 45% perusahaan di Riau masih mengutamakan tenaga kerja berpengalaman, sementara hanya 15% yang membuka program magang bagi pemula. Di sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi, 60% usaha mikro di Riau tidak mampu merekrut pekerja tetap karena keterbatasan modal (Survei Kadin Riau, 2024).
*Gelombang PHK Massal: Dampak Global yang Menghantam Riau*
Selain itu, fenomena PHK besar-besaran juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah PHK di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 1,3 juta orang. Herwin menyatakan bahwa PHK ini tidak hanya berdampak pada kehidupan ekonomi pekerja, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat sekitar.
“PHK ini memperparah kemiskinan di daerah seperti Bengkalis dan Indragiri Hilir, di mana 23% kepala keluarga bergantung pada sektor formal yang kini kolaps,” ujar Herwin. Data Bappeda Riau (2025) menunjukkan peningkatan 15% angka kemiskinan ekstrem di kedua kabupaten tersebut sejak 2023.
Fenomena ini diperburuk oleh rendahnya akses pekerja terhadap program reskilling. Hanya 8% dari pekerja yang di-PHK di Riau yang terdaftar di program Kartu Prakerja (Data Kemnaker, 2025), sementara pelatihan vokasi daerah hanya menjangkau 12.000 peserta per tahun.
*Generasi Muda Riau: Terjepit antara Pendidikan dan Realita Pasar Kerja*
Herwin juga menyoroti masalah generasi muda yang tidak tahu harus bagaimana dengan situasi saat ini. Banyak dari mereka yang merasa tidak siap untuk memasuki dunia kerja karena kurangnya keterampilan dan pengalaman. Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekitar 60% lulusan SMA/SMK tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Survei Lembaga Demografi Universitas Riau (2025) terhadap 1.200 pemuda Riau mengungkap:
• 34% lulusan SMA/SMK menganggur karena tidak memiliki sertifikasi kompetensi.
• 28% sarjana bekerja sebagai driver ojek online atau buruh serabutan.
• Hanya 15% yang percaya sistem pendidikan mempersiapkan mereka untuk bersaing di era digital.
Herwin menegaskan, “Kurikulum SMK di Riau masih fokus pada sektor konvensional seperti perkebunan, sementara permintaan tenaga ahli di bidang energi terbarukan (solar panel, biogas sawit) dan teknologi IoT untuk pertanian meningkat 40% (Data LPEM UI, 2025). Sayangnya, hanya 3 SMK di Riau yang membuka jurusan terkait green technology.”
Di tingkat perguruan tinggi, 65% lulusan teknik di Riau lebih memilih bekerja di luar provinsi karena minimnya industri padat teknologi. Akibatnya, Riau kehilangan 800 tenaga ahli TI per tahun (Data APJTI, 2025) ke wilayah seperti Jawa dan Sumatra Selatan.
*Upaya Pemerintah dan Stakeholder*
Dalam momentum Hari Buruh ini, Herwin berharap agar pemerintah dan stakeholder terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh tenaga kerja. “Kita perlu menciptakan lapangan kerja yang layak dan memberikan perlindungan sosial yang memadai bagi pekerja,” kata Herwin.
Herwin juga menyarankan agar pemerintah dapat meningkatkan program pelatihan dan pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja, seperti jaminan kesehatan dan jaminan pensiun.
Herwin MT. Sagala mendesak langkah sistematis untuk menjawab krisis ini:
1. Revolusi Pendidikan Vokasi:
• Membuka 5 SMK Hijau di Riau dengan fokus energi terbarukan dan pengolahan limbah sawit (2026-2027).
• Kolaborasi dengan PT RAPP dan Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk program magang bersertifikat bagi 10.000 siswa vokasi per tahun.
2. Insentif bagi Perusahaan Penyerap Tenaga Kerja Lokal:
• Pemerintah Provinsi Riau harus memberikan pengurangan pajak 20% bagi perusahaan yang merekrut >50% pekerja lokal dan menyediakan program reskilling.
3. Pembangunan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda:
• Mengalokasikan Rp 150 miliar/tahun dari Dana Transfer Umum (DTU) Riau untuk hibah startup pemuda di bidang teknologi pertanian (agritech) dan ekonomi sirkuler.
4. Perlindungan Pekerja Terdampak PHK:
• Memperluas cakupan BPJS Ketenagakerjaan hingga 6 bulan setelah PHK dan membuka posko bantuan hukum gratis bagi korban PHK ilegal.
Dengan demikian, diharapkan bahwa Hari Buruh 2025 dapat menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan perjuangan pekerja dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
