LABUHANBATU, [Gaperta.id] – Polemik dugaan pemotongan dana serta dugaan pungutan yang dikaitkan dengan pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, memasuki babak baru.
Sebanyak 43 tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Tanjung Haloban mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Labuhanbatu di Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat, Kamis (10/9/2026), untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Labuhanbatu.
RDP tersebut digelar setelah sebelumnya para tenaga kesehatan mengajukan permohonan untuk bertemu dengan DPRD guna menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka alami di lingkungan Puskesmas Tanjung Haloban.
Salah seorang tenaga kesehatan, Jenni Silalahi, kepada awak media mengatakan kedatangan mereka merupakan bagian dari upaya memperjuangkan hak-hak tenaga kesehatan yang menurut mereka hingga kini belum mendapatkan penyelesaian.
“Kami datang ke gedung DPRD karena sebelumnya memang telah meminta bertemu dengan anggota dewan terkait persoalan yang terjadi di Puskesmas Tanjung Haloban. Hari ini agenda tersebut akhirnya dapat terlaksana,” ujar Jenni.
Nakes Sampaikan Persoalan Dana JKN:
Menurut Jenni, salah satu persoalan yang dibawa ke forum RDP berkaitan dengan polemik yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial mengenai dugaan pemotongan dana dan dugaan pungutan dalam pengelolaan dana JKN di Puskesmas Tanjung Haloban.
Ia mengatakan kehadiran puluhan tenaga kesehatan tersebut merupakan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kejelasan dan penyelesaian terhadap persoalan yang mereka nilai menyangkut hak sebagai tenaga kesehatan.
“Kami hadir untuk menyampaikan langsung persoalan yang selama ini kami rasakan. Harapannya, DPRD dapat membantu memberikan solusi dan rekomendasi sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut,” katanya.
Dari 43 tenaga kesehatan yang hadir, disebutkan enam orang perwakilan nakes mengikuti pembahasan di dalam ruang RDP bersama lima anggota Komisi IV DPRD Labuhanbatu, Kepala Puskesmas Tanjung Haloban, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.
Minta Kepala Puskesmas Dievaluasi:
Dalam forum tersebut, para tenaga kesehatan juga menyampaikan harapan agar DPRD Labuhanbatu memberikan rekomendasi terkait kondisi internal Puskesmas Tanjung Haloban.
Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah permintaan agar Kepala Puskesmas Tanjung Haloban dievaluasi dan diganti.
“Harapan kami, Kepala Puskesmas Tanjung Haloban diganti. Semoga melalui RDP ini anggota DPRD dapat memberikan rekomendasi dan solusi terbaik bagi kami para tenaga kesehatan,” ujar Jenni.
Para nakes berharap hasil RDP tidak berhenti sebatas pertemuan, tetapi diikuti langkah konkret dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Dinas Kesehatan.
Perlu Klarifikasi dan Penelusuran
Terkait dugaan pemotongan dana maupun dugaan pungutan yang disampaikan para tenaga kesehatan, hal tersebut masih memerlukan klarifikasi, pemeriksaan dokumen, serta penelusuran dari pihak yang berwenang.
Karena itu, belum dapat disimpulkan adanya pelanggaran ataupun pihak yang bertanggung jawab sebelum terdapat hasil pemeriksaan resmi.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Puskesmas Tanjung Haloban, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, DPRD Labuhanbatu, serta pihak-pihak terkait lainnya agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang.
