Kerinci, [Gaperta.id] warga Desa Simpang Tutup, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, menyoroti pengelolaan Dana Desa (DD) yang dinilai tidak transparan. Mereka mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa.
Kekecewaan warga memuncak karena sejumlah fasilitas desa terlihat memprihatinkan. Kantor kepala desa yang menjadi pusat pelayanan masyarakat tampak usang,sudah tidak layak huni disekelilingnya terlihat kotor di penuhi rumput, kursi rusak,meja sudah tidak layak pakai hingga dinding bangunan yang terlihat retak.
“Pembangunan di desa kami sangat tertinggal di bandingkan desa lain, Padahal dana desa ratusan juta setiap tahun di kucurkan, tapi hasilnya tidak terlihat,” ungkap salah seorang warga yang meminta namanya dirahasiakan.
Anggaran Tiga Tahun Jadi Sorotan
Warga mengungkapkan sejumlah alokasi anggaran dalam tiga tahun terakhir menimbulkan tanda tanya besar:
Tahun Anggaran 2023: Dana sebesar Rp146 juta untuk program lumbung desa disebut tidak pernah terealisasi. Warga bahkan menilai lumbung yang ada merupakan milik pribadi, bukan aset desa.
Tahun Anggaran 2024: Dari total anggaran Rp701,7 juta, penggunaan dana tahap ketiga senilai Rp379,3 juta dipertanyakan karena tidak ada proyek fisik yang terlihat.
Tahun Anggaran 2025: Alokasi pembangunan MCK (Rp80 juta) dan jembatan (Rp100 juta) juga belum tampak hingga penyaluran tahap kedua, membuat warga meragukan realisasi anggaran tersebut.
Warga Minta Audit dan Penegakan Hukum
Atas dugaan tersebut, warga meminta Kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. Selain itu, mereka juga mendesak Inspektorat Kabupaten Kerinci untuk segera melakukan audit atas seluruh laporan keuangan desa.
“Kami ingin desa simpang tutup ini dibangun seperti desa-desa lain yang setiap tahun ada kemajuanya,
Dana desa yang di kucurkan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
Jika di salah gunakan,kami meminta kepada aparat penegak hukum (APH) cepat bertindak,” tegas salah seorang tokoh masyarakat.
“Saat media ini mendatangi kantor desa tersebut untuk melakukan konfirmasi, kades sedang berada di Jambi menurut keterangan dari perangkat desa yang sedang piket, namun saat di hubungi salah satu rekan media via WhatsApp kades tersebut menjawab sedang berada di Padang.
jawaban simpang siur justru membuat kami mencurigai bahwa kades tersebut sengaja menghindar dari wartawan, karena menurut keterangan dari beberapa rekan media dan LSM lainya kades tersebut memang sulit untuk ditemui.
