DUMAI, [Gaperta.id] – Kamis (14/12/2023), KPPN Dumai gelar Press Release Realisasi Belanja APBN Edisi Desember 2023 secara offline di Aula KPPN Dumai. Kegiatan mengundang para Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (KL) dan Kepala BPKAD mitra kerja KPPN Dumai, mencakup Riau Pesisir (Kota Dumai, Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir, dan Kab. Kepulauan Meranti), Pemerintah Daerah, dan Insan Pers Media Cetak/Online.
Kepala KPPN Dumai, Sukirno, sampaikan progress pelaksanaan APBN pada Kementerian/Lembaga dan penyaluran dana transfer ke
daerah sampai dengan 30 November 2023. Selain itu, dipaparkan juga progress
program pemerintah terkait realisasi program pembiayaan pemerintah berupa Kredit Usaha
Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi).
Berdasarkan data Online Monitoring SPAN (OM-SPAN), pendapatan negara sampai dengan 30 November 2023 adalah sebesar Rp 6,58 triliun.
Pendapatan tersebut diperoleh dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 6,29 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 288,5 miliar. Sedangkan untuk realisasi belanja APBN di wilayah Riau Pesisir mencapai sebesar Rp 7,18 triliun rupiah atau 91,72%. Realisasi tersebut mencakup belanja Pemerintah Pusat untuk kantor vertikal Kementerian Negara/Lembaga (KL)di daerah sebesar Rp 936,4 miliar atau 86,02% dari pagu sebesar Rp 1,08 triliun dan penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 6,25 triliun atau 92,64% dari alokasi sebesar 6,75 triliun.
Penyaluran TKD tahun 2023 dilaksanakan melalui KPPN Dumai mencakup DAU, DBH, DAK, Hibah ke Daerah, Insentif Fiskal, dan Dana Desa.
Secara rinci, realisasi belanja KL di Riau Pesisir terbagi menjadi empat jenis belanja. Pertama, realisasi dari belanja pegawai sebesar Rp 458,93 miliar atau 91,06% dari pagu sebesar Rp 503,9 miliar. Kedua, realisasi belanja barang sebesar Rp 409,4 miliar atau 83,52% dari pagu sebesar
Rp 490,2 miliar. Ketiga, realisasi untuk belanja modal sebesar Rp 62,01 miliar atau sebesar
70,17% dari pagu sebesar Rp 88,37 miliar.
Terakhir untuk jenis belanja bantuan sosial yang
terealisasi sebesar Rp 6,02 miliar atau sebesar 100% dari pagu sebesar Rp 6,02 miliar. Secara
keseluruhan, realisasi anggaran sampai dengan 30 November 2023 sebesar 86,02% belum
mencapai target nasional triwulan IV 2023 sebesar 92,5%.
Disamping itu, untuk realisasi Transfer ke Daerah, untuk realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
mencapai Rp 1,48 triliun (84,21%), Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp 3,47 triliun (99,85%), DAK Non Fisik mencapai Rp 691,25 Miliar (87,7%), DAK Fisik mencapai Rp 223,96 miliar (77,0%), Dana Desa mencapai Rp 349,7 miliar (91,25%), dan Insentif Fiskal khusus untuk Kota Dumai mencapai Rp 31,3 Miliar (67,53%).
KPPN Dumai sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah yang menyalurkan
dana APBN terus melakukan koordinasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satker KL dan Pemerintah Daerah terkait akselerasi belanja APBN Kementerian Lembaga dan penyaluran Transfer ke Daerah.
Semakin cepat pelaksanaan kegiatan atas beban APBN, maka diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Hal tersebut untuk membuktikan bahwa APBN sebagai katalisator pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, Kepala KPPN Dumai juga menekankan pada penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa yang masih rendah agar diakselerasi oleh Pemerintah Daerah terkait.
Untuk mendukung pengembangan UMKM di wilayah Riau Pesisir, Pemerintah terus berupaya
menggalakkan program pembiayaan kepada pelaku usaha melalui program KUR dan UMI.
KUR disalurkan melalui perbankan, sedangkan UMI disalurkan melalui Lembaga Non Perbankan.
Sampai 30 November 2023, progress penyaluran program pembiayaan KUR di wilayah bayar KPPN Dumai mencapai Rp 2,01 triliun kepada 26.393 debitur (tumbuh 15,18%). Sedangkan progress penyaluran UMI mencapai Rp 43,55 miliar kepada 8.403 debitur (tumbuh 11,9%). Ini merupakan hal positif, karena dengan tingginya pembiayaan
yang diberikan kepada para pelaku usaha menandakan tingginya geliat perekonomian
masyarakat.
Pada akhir paparan, paparan, Kepala KPPN Dumai menghimbau agar masyarakat memanfaatkan program fasilitas pembiayaan pemerintah berupa KUR dan UMi. Hal ini perlu dilakukan untuk mendorong bangkitnya UMKM sehingga perekonomiaan di Riau Pesisir dapat terus tumbuh.
Setelah pemaparan materi terkait Press Release Belanja APBN Edisi Desember 2023, kegiatan
dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2024 antara Kepala KPPN Dumai selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah dengan Kepala Satker Kementerian
Negara/Lembaga dan juga Kepala BPKAD Mitra Kerja KPPN Dumai se Riau Pesisir.
Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan, setelah satker menerima DIPA TA 2024 yang telah dilakukan Penyerahan DIPA Digital TA 2024 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara dan di tingkat wilayah diserahkan oleh Gubernur Riau.
Selain itu, terdapat pemaparan materi terkait Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2023 dan Bimbingan Teknis Rekening
Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) Tahun 2023 kepada para Operator Satker.
(ES)
