DUMAI, [Gaperta.id] — Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kota Dumai, Slamet Sutrisno, S.SIT., M.H., QRMP, menghadiri secara daring Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Struktural yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, pada Kamis (4/9/2025).
Dalam arahannya, Wakil Menteri ATR/BPN menegaskan pentingnya integritas, ketelitian, empati, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjaga amanah, memegang teguh sumpah jabatan, serta bekerja dengan lebih keras dan adaptif dalam menghadapi tantangan yang semakin dinamis. Selain itu, citra positif kementerian di mata masyarakat juga menjadi hal yang harus terus dijaga.
Menutup kegiatan, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra, A.Ptnh., M.Μ., menyampaikan bahwa pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN merupakan amanah yang wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan keikhlasan. Baik pejabat yang tetap bertugas di wilayah Riau maupun yang mendapatkan penempatan di daerah lain, seluruhnya diharapkan mampu menjaga nama baik instansi dan daerah asal.
“Pejabat yang dilantik diminta untuk menandatangani berita acara pelantikan serta fakta integritas sebagai bentuk komitmen menjaga profesionalitas, meningkatkan kualitas pelayanan, dan membangun kerja sama yang solid di tempat tugas baru. Selain itu, penting pula menumbuhkan rasa empati kepada masyarakat, memberikan pelayanan terbaik, serta menerima setiap pengaduan atau keluhan sebagai masukan berharga untuk perbaikan kinerja,” pesan Nurhadi.
Secara nasional, sebanyak 1.029 pejabat pengawas dilantik di seluruh Indonesia, termasuk 122 pejabat di lingkungan kementerian pusat serta 1 pejabat fungsional penata kadastral. Sementara itu, di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, terdapat 15 Pejabat Pengawas yang resmi dilantik.
Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat jajaran organisasi Kementerian ATR/BPN, menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pertanahan.
