LUBUK PAKAM, [Gaperta.id] – Ratusan ribu warga miskin di Kabupaten Deli Serdang yang selama ini mengandalkan Bantuan Penerima Iuran (PBI) BPJS Kesehatan terancam kehilangan akses layanan kesehatan mulai bulan September 2025.
Bukan karena anggaran kosong, tapi karena Pemerintah Kabupaten dan DPRD Deli Serdang belum juga menyentuh meja pembahasan KUA-PPAS P-APBD 2025, Senin, (21 Juli 2025).
Menjadi Pertanyaan:
Entah karena terlalu sibuk atau memang tidak peduli, hingga pertengahan Juli, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara belum juga dimulai. Padahal, dokumen ini adalah syarat mutlak untuk bisa mencairkan anggaran iuran BPJS PBI daerah.
“Kalau KUA-PPAS tidak segera dibahas, tidak ada dasar hukum untuk membayar iuran PBI. Akibatnya, data peserta bisa otomatis terhapus oleh sistem BPJS pusat,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, yang tampaknya mulai pasrah.
Layanan Kesehatan Terancam Lumpuh, Tapi Wakil Rakyat Masih Asyik Main Jadwal
Pemberian:
Yang ironis, pemerintah daerah sebenarnya sedang getol mendorong sejumlah program pelayanan publik seperti Si Jempol (layanan kesehatan digital), PAS PULA (layanan kesehatan pasien tak terdaftar), dan PATEN KALI (pelayanan administrasi terpadu).
Sayangnya, sehebat apapun konsep program, semuanya bisa ambyar kalau anggaran tak bisa dicairkan. Tapi apa daya, surat permintaan percepatan pembahasan yang dikirim Pemkab sudah tiga kali, tetap dijawab DPRD dengan kalimat normatif — seolah urusan rakyat hanya sebatas agenda rapat.
“Padahal kalau mau, pembahasan KUA-PPAS dan P-APBD bisa dilakukan paralel. Bahkan KPK sudah merekomendasikan itu sejak Rakor Mei lalu,” ujar Kepala Bappedalitbang, mengingatkan kembali isi Surat Edaran Mendagri No. 900.1.1/640/SJ.
DPRD Terbelah: Antara yang Peduli dan yang Sibuk dengan Kepentingan Sendiri
Sementara itu, di tubuh DPRD sendiri terlihat jelas kubu yang mendesak pembahasan segera dan kubu yang tampaknya masih menghitung untung-rugi politik. Sayangnya, yang terdengar publik bukan argumen logis, tapi justru diam seribu bahasa ketika dimintai komentar.
Masyarakat Tidak Mampu:
Padahal, peserta BPJS PBI yang akan terdampak bukan ratusan, tapi ratusan ribu jiwa, mayoritas dari kalangan tidak mampu yang bergantung pada jaminan kesehatan gratis untuk bertahan hidup. Jika iuran mereka dihentikan, maka akses ke layanan kesehatan otomatis tertutup.
“Ini bukan sekadar soal anggaran. Ini soal hak hidup warga. Tapi sayang, para wakil rakyat tampaknya lebih sibuk memikirkan posisi dan koalisi,” ujar salah satu aktivis muda Deli Serdang.
Masyarakat Menunggu, Wakil Rakyat Masih Menimbang
Harapan:
Berbagai elemen masyarakat sudah mendesak DPRD segera membuka pembahasan anggaran. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda kepastian. Yang ada justru kekhawatiran bahwa layanan kesehatan gratis akan jadi korban tarik-ulur kepentingan politik.
Sementara itu, masyarakat hanya bisa menunggu, berharap keajaiban dari gedung dewan.
Penutup:
“Jika ini dibiarkan berlarut, maka rakyat bisa menilai sendiri siapa yang betul-betul mewakili mereka, dan siapa yang hanya menumpang nama sebagai wakil rakyat,” sindir seorang warga dengan nada getir.
