Sekadau, [Gaperta.id] – Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, Kalimantan Barat, isu korupsi besar mencuat ke permukaan.
Kronologis Munculnya Isu Korupsi:
Wawan Daly Suwandi, Sekjen Forum Wartawan & LSM Kalbar Indonesia, bersama Sujanto SH, sebagai Plh Ketua dan beberapa koordinator kabupaten, menyampaikan laporan kepada Kejaksaan Tinggi Kalbar pada 19 September 2024. Dalam pertemuan dengan awak media di salah satu rumah makan di Pontianak, mengungkapkan bahwa isu ini muncul setelah banyak laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan anggaran daerah.
“Kami mendesak pihak berwenang untuk melakukan investigasi mendalam terkait dugaan korupsi ini. Masyarakat berhak mendapatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah,” tegas Wawan.
Dugaan Korupsi
Informasi dari berbagai sumber menunjukkan bahwa beberapa laporan telah diterima oleh Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai indikasi penggelapan dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan masyarakat.
Proyek-Proyek Terindikasi
Proyek-proyek yang menjadi sorotan termasuk penggunaan dana hibah untuk pembangunan Masjid Agung Kabupaten Sekadau. Selain itu, terdapat dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan dan beberapa proyek pembangunan, seperti rumah sakit dan puskesmas, juga dicurigai mengalami mark-up anggaran dan tidak sesuai dengan spesifikasi serta kontrak kerja.
Masyarakat Sekadau merasa kecewa dan marah atas isu ini, mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan investigasi mendalam. Seruan untuk transparansi dan akuntabilitas semakin kuat, terutama menjelang pemilihan kepala daerah mendatang.
Tindakan Hukum
Beberapa lembaga anti-korupsi telah memulai penyelidikan terkait dugaan tersebut. Diharapkan hasil penyelidikan ini dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi masyarakat.
Hingga kini, Bupati dan Wakil Bupati Sekadau belum memberikan pernyataan resmi terkait isu ini. Masyarakat berharap agar mereka segera menjelaskan situasi kepada publik. Isu ini diharapkan tidak hanya menjadi sorotan sesaat, tetapi juga momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah praktik korupsi di masa mendatang.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran dan proyek pemerintah sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dengan berakhirnya masa jabatan mereka, perhatian kini tertuju pada langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak berwenang dalam menangani isu ini.
(Lepinus L)
