Belawan, [Gaperta.id] – Tokoh masyarakat Medan Utara, Zulham Efendi, mengajukan kritik tajam sekaligus harapan besar terhadap arah pembangunan Kota Medan lima tahun ke depan. Dalam tanggapannya terhadap draft RPJMD Kota Medan 2025–2029, Zulham menegaskan perlunya keberpihakan nyata terhadap kawasan Medan Utara yang selama ini dinilai “hanya menjadi penonton” pembangunan.
“Cukup sudah Medan Utara jadi penonton. Saatnya kita jadi bagian utama pembangunan kota,” tegas Zulham saat ditemui, Rabu (23/07/2025).
Minim Lapangan Kerja, UMKM Harus Jadi Prioritas. Salah satu masalah yang disorot Zulham adalah krisis lapangan pekerjaan di Medan Utara. Ia mendorong agar RPJMD tidak hanya fokus membangun infrastruktur fisik di pusat kota, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan yang berpihak pada rakyat kecil.“Berdayakan UMKM lokal! Buka akses permodalan, buat sentra usaha, dan dorong pelatihan kerja berbasis industri rumahan,” ujar Zulham. “Jangan biarkan pemuda Medan Utara terus pergi ke luar daerah demi mencari nafkah.”
Pelayanan Kesehatan, RSUD Bachtiar Djafar Harus Naik Kelas. Zulham juga menyoroti layanan kesehatan yang belum merata. Ia menegaskan bahwa RSUD Dr. Bachtiar Djafar di Medan Utara perlu dibenahi dan dilengkapi agar bisa menjadi rumah sakit rujukan yang layak dan manusiawi.“Masyarakat sakit jangan lagi disuruh ke RS Adam Malik. RSUD Bachtiar Djafar harus ditingkatkan kelasnya baik SDM, alat kesehatan, hingga pelayanan rawat inap.”
RPJMD Harus Nyata, Bukan Formalitas. Zulham mengapresiasi poin-poin dalam 10 Program Prioritas RPJMD 2025–2029, terutama yang mencakup, Peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Medan Utara, dan Pembangunan pusat ekonomi berbasis UMKM.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak bisa hanya mengandalkan dokumen indah di atas kertas.“RPJMD ini bukan karya sastra. Ini peta jalan pembangunan. Harus konkret, ada anggarannya, ada pengawasannya, dan ada hasil yang dirasakan rakyat.”
Zulham juga mengajak masyarakat sipil, aktivis, dan tokoh pemuda untuk ikut mengawal pelaksanaan RPJMD agar tidak melenceng dari semangat keadilan pembangunan.
“Kalau rakyat diam, maka pembangunan bisa salah arah. Kita wajib mengingatkan dan terus mengawal,” pungkasnya.
