Scroll Untuk Membaca Artikel
banner 468x60
banner 468x60
BeritaHukumTNI/POLRI

Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Sumut Jadikan Kapal Patroli Hanya Sebagai Pajangan

Avatar photo
340
×

Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Sumut Jadikan Kapal Patroli Hanya Sebagai Pajangan

Sebarkan artikel ini

Belawan, [Gaperta.id] – Dua unit kapal patroli pengawasan laut DKP SUMUT dinilai hanya sebagai pajangan (tugu prasasti) di dermaga UPT TPI Kampung Nelayan Indah. Menurut informasi dari salah satu nelayan setempat atas nama Udin Pacuk, kapal tsb tidak pernah beroperasi dilaut untuk memonitoring kegiatan penangkapan ikan dilaut di WPP 571.

Apalagi dengan maraknya penangkapan ikan yg dilakukan oleh kapal-kapal nelayan skala besar pursein pelagis kecil dan trawl yg berkamuflase menggunakan izin JHIB (30 GT ke atas) secara bar-bar dengan melanggar zona tangkap. Yang mana sangat berdampak terhadap hasil tangkapan para nelayan kecil yg hanya menggantungkan kehidupan dan penghidupan dari hasil tangkapan di wilayah pinggiran (zona 1 sd 4 mil).

Jangan Lewatkan :  Jelang Libur Nataru Kapolres Pelabuhan Belawan Tinjau Kesiapan Pengamanan di Dermaga Penumpang Bandar Deli

Datuk Ismail Batu Bara selaku Kabid Investigasi Kelautan dan Perikanan DPC HNSI Kota Medan sangat menyesalkan hal tsb. “Kapal patroli harusnya selalu aktif memonitoring kegiatan pengawasan kapal2 nelayan di WPP 571, diduga selama 1 tahun belakangan ini kapal tsb tidak pernah melaksanakan kegiatan patroli pengawasan. Yang mana negara menyediakan dana anggaran pengawasan kepada DKP SUMUT dalam hal patroli pengawasan di laut yg diduga keras diselewengkan entah kemana. Sehingga mirip tugu prasasti yg terletak di dermaga UPT TPI Kampung Nelayan Indah” Ungkapnya.

Jangan Lewatkan :  Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61, Bapas Dumai Resmi Fungsi Kembali

Ketua DPC HNSI Kota Medan Rahman Gafiqi SH meminta kepada Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan audit terkait anggaran kegiatan pengawasan di DKP SUMUT.

Jangan Lewatkan :  Kantah Kota Dumai Hadiri Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Atas Tanah dalam Kawasan Hutan

“Kurangnya perhatian pemerintah dinilai tidak maksimal dalam sektor kelautan dan perikanan. Harapan kami di program 100 hari kerja Pak Presiden kita yg baru ini dapat memberikan perubahan yg sangat signifikan di sektor kelautan dan perikanan. Tegas Rahman Gafiqi SH.
(Bambang Hermanto)