Scroll Untuk Membaca Artikel
banner 468x60
banner 468x60
BeritaNasional

Kakantah Kota Dumai Lakukan Monitoring dan Evaluasi Pendapatan di Terima di Muka (PDDM) Semester I Tahun 2025

Avatar photo
75
×

Kakantah Kota Dumai Lakukan Monitoring dan Evaluasi Pendapatan di Terima di Muka (PDDM) Semester I Tahun 2025

Sebarkan artikel ini

DUMAI, [Gaperta.id] — Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Dumai menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait Pendapatan Diterima Di Muka (PDDM) untuk periode Semester I Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kota Dumai pada Rabu (16/07/2025).

Monitoring dan evaluasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai, Bapak Slamet Sutrisno, S.SIT., M.H., QRMP dan dihadiri oleh Pejabat Pengawas, Pejabat Struktural, serta Petugas Loket yang terlibat dalam proses pelayanan dan pengelolaan pendapatan.

Jangan Lewatkan :  Camat Naga Tayap Berikan Tanggapan Serius Terhadap Konflik PT SMS dan Masyarakat Sebagi Korban Kebrutalan Pihak Perusahaan

Dalam sambutannya, Kepala Kantor menekankan pentingnya pengelolaan pendapatan negara yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa pencatatan dan pelaporan Pendapatan Diterima Di Muka telah dilakukan dengan tertib administrasi serta mendukung kinerja keuangan yang optimal.

Jangan Lewatkan :  Batara Biru Polsek Sungai Beduk laksanakan patroli dan sambang dialogis berikan rasa aman, Cegah Tindak Kriminal

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum koordinasi antar unit kerja untuk menyamakan persepsi, menyelesaikan kendala teknis yang dihadapi di lapangan, serta meningkatkan sinergi dalam upaya mendukung tercapainya pelayanan yang prima.

Jangan Lewatkan :  Rakor Timpora Dumai: Perspektif Lintas Sektoral Terhadap Penanganan PMI Non Prosedural untuk Antisipasi TPPO dan TPPM

Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, diharapkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Dumai dapat terus ditingkatkan demi mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan pertanahan yang lebih baik.