Jambi, [Gaperta.id] – Aktivis Jambi, Amri S.Pd, angkat bicara terkait polemik penegakan hukum terhadap angkutan batu bara yang dilakukan oleh Satlantas Polres Batanghari. Menurutnya, terdapat sejumlah hal yang dinilai janggal sehingga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh demi menjaga profesionalisme dan nama baik institusi Kepolisian.
Amri menilai bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Penegakan hukum tidak hanya harus tegas, tetapi juga harus memiliki dasar hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten. Ketika muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai prosedur maupun dasar tindakan yang dilakukan, hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi,” ujar Amri.
Ia juga menyoroti berbagai polemik yang belakangan berkembang di tengah masyarakat, mulai dari mekanisme penahanan kendaraan, penerbitan BRIVA tilang, hingga alasan penahanan kendaraan dengan dalih memberikan “efek jera”. Menurutnya, seluruh proses tersebut perlu dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.
Amri menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan ditujukan untuk melemahkan institusi Polri, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan berkeadilan.
“Apabila memang seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan, tentu harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Namun apabila ditemukan adanya kekeliruan dalam pelaksanaan di lapangan, evaluasi dan penyegaran personel merupakan langkah yang patut dipertimbangkan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian,” tegasnya.
Lebih lanjut, Amri berharap jajaran pimpinan di lingkungan Polda Jambi dapat melakukan evaluasi secara objektif terhadap seluruh proses penegakan hukum yang menjadi perhatian publik. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari upaya pembenahan organisasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menghormati proses hukum serta mengedepankan asas praduga tak bersalah, sembari mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan aparat penegak hukum.
“Institusi Polri adalah milik masyarakat. Menjaga marwah dan kepercayaan publik merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, evaluasi yang objektif justru menjadi langkah positif dalam memperkuat profesionalisme dan menjaga nama baik institusi,” tutup Amri.
