BALI, [Gaperta.id] — Gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali semakin memperlihatkan dampaknya terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Setelah antrean kendaraan terjadi di sejumlah SPBU, kini aktivitas pendidikan tinggi juga mengalami penyesuaian.
Universitas Udayana resmi memberlakukan sistem perkuliahan daring dan bekerja dari rumah bagi pegawainya pada 14 hingga 16 Oktober 2026.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Rektor Universitas Udayana Nomor B/9788/UN14/OT.01.00/2026 tertanggal 13 Oktober 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Perkuliahan dan Kegiatan Administrasi.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan dan pelayanan universitas di tengah persoalan ketersediaan BBM yang sedang dihadapi masyarakat Bali.
Situasi tersebut menegaskan bahwa gangguan distribusi energi bukan lagi sekadar persoalan kendaraan yang mengantre. Dampaknya telah menjangkau ruang pendidikan, mobilitas tenaga kerja, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Kampus Beralih ke Pembelajaran Daring
Berdasarkan surat yang diterima redaksi Gaperta.id melalui kontributor Biyung AR, seluruh kegiatan perkuliahan, bimbingan akademik, dan ujian Universitas Udayana selama masa penyesuaian dilaksanakan melalui sistem daring.
Sementara itu, kegiatan administrasi menggunakan mekanisme bekerja dari rumah atau WFH.
Meski demikian, pelayanan yang memerlukan kehadiran fisik tetap dilaksanakan, terutama layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, teknisi, serta kebutuhan darurat lainnya.
Pihak universitas juga meminta seluruh pimpinan unit memastikan bahwa perubahan sistem kerja tidak menghambat kualitas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan akademik.
Kebijakan tersebut dapat diperpanjang atau disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan ketersediaan BBM di Bali.
Pemprov Bali Turut Terapkan WFH
Di tengah antrean kendaraan yang belum sepenuhnya terurai, Pemerintah Provinsi Bali juga mengeluarkan kebijakan penyesuaian sistem kerja pada 15 hingga 17 Oktober 2026.
Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi kebutuhan mobilitas sekaligus mendukung percepatan penyaluran BBM oleh Pertamina.
Meskipun dilakukan penyesuaian, pelayanan publik langsung dan layanan penting tetap harus berjalan.
Langkah pemerintah dan Universitas Udayana menjadi bukti bahwa penanganan gangguan distribusi BBM memerlukan kerja sama lintas sektor.
Masyarakat Membutuhkan Pemulihan, Bukan Sekadar Jaminan
Sementara pemerintah dan institusi pendidikan melakukan penyesuaian aktivitas, masyarakat yang menggantungkan pendapatan pada kendaraan bermotor menghadapi tantangan tersendiri.
Berdasarkan dokumentasi yang diterima Gaperta.id dari Biyung AR, antrean kendaraan masih terlihat di sejumlah ruas jalan di kawasan Ungasan dan Jimbaran pada 14 Oktober 2026.
Kondisi tersebut menjadi perhatian, khususnya bagi pekerja transportasi dan pengemudi ojek online yang membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Bagi pekerja berpenghasilan harian, lamanya waktu mengantre berpotensi mengurangi kesempatan memperoleh pendapatan.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian bahwa stok BBM tersedia. Mereka membutuhkan kepastian bahwa bahan bakar dapat diperoleh dengan mudah, aktivitas ekonomi kembali lancar, dan waktu produktif tidak terus terbuang.
Gaperta.id mendorong pemerintah bersama Pertamina terus mempercepat pemulihan distribusi serta memberikan informasi yang jelas mengenai perkembangan pelayanan di wilayah terdampak.
Sebab, ketika gangguan BBM telah memengaruhi kegiatan pendidikan, pelayanan pemerintahan, dan mata pencaharian masyarakat, pemulihan distribusi bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan kebutuhan publik yang harus ditangani secara serius.
