BELAWAN, [Gaperta.id] — Pembangunan sebuah kota tidak cukup hanya diukur dari megahnya infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, maupun meningkatnya aktivitas investasi. Lebih dari itu, keberhasilan pemerintah juga tercermin dari kemampuannya menghadirkan fasilitas dasar, ruang kehidupan yang layak, serta jaminan keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Perspektif tersebut mengemuka dalam perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Zulham Efendi, S.Pd., M.I., terhadap kebutuhan masyarakat di kawasan Medan Utara, khususnya Kecamatan Medan Belawan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak mengesampingkan sejumlah kebutuhan mendasar masyarakat, mulai dari ketersediaan lahan tempat pemakaman umum (TPU), pembangunan taman bermain dan ruang terbuka publik, hingga pemasangan kamera pengawas atau CCTV pada kawasan yang dinilai rawan tindak kriminalitas.
Aspirasi tersebut disampaikan Zulham dalam rapat bersama Wali Kota Medan dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Balai Kota Medan, Senin (19/10/2026).
Menurutnya, perhatian terhadap fasilitas umum dan keamanan lingkungan merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang layak dan merata.
Ketersediaan Lahan Pemakaman Harus Menjadi Prioritas
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius Zulham adalah kebutuhan lahan tempat pemakaman umum bagi masyarakat Kecamatan Medan Belawan.
Ia meminta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Cikataru) Kota Medan memberikan perhatian terhadap penyediaan lahan pemakaman melalui perencanaan yang terukur.
Menurut Zulham, kebutuhan TPU tidak boleh dipandang sebagai urusan pelengkap dalam pembangunan kawasan permukiman.
Ketersediaan pemakaman merupakan bagian dari pelayanan dasar masyarakat yang perlu diperhitungkan sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah perkotaan.
“Ketersediaan lahan pemakaman merupakan kebutuhan mendasar yang harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pertumbuhan penduduk perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas umum yang memadai,” ujar Zulham.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga harus mengantisipasi kebutuhan jangka panjang.
Persoalan penyediaan lahan pemakaman memerlukan perhatian terhadap tata ruang, status kepemilikan tanah, kemampuan anggaran, serta aksesibilitas masyarakat.
Karena itu, usulan pengadaan lahan TPU di Belawan diharapkan dapat dikaji secara serius oleh perangkat daerah terkait agar tersedia solusi yang berkelanjutan.
Anak-Anak Belawan Membutuhkan Ruang Bermain yang Layak
Selain menyoroti kebutuhan lahan pemakaman, Zulham juga mendesak Pemko Medan memperhatikan ketersediaan taman kota dan ruang terbuka publik yang ramah anak.
Menurutnya, keberadaan taman bermain tidak sekadar menjadi elemen penghias kawasan perkotaan, tetapi memiliki fungsi sosial yang penting bagi perkembangan anak dan kualitas kehidupan masyarakat.
Ruang terbuka publik dapat menjadi tempat keluarga berinteraksi, anak-anak bermain, serta generasi muda mengembangkan kreativitas melalui kegiatan positif.
Dalam lingkungan permukiman, ketersediaan fasilitas rekreasi yang aman, bersih, dan mudah dijangkau juga dapat mendukung terbentuknya hubungan sosial yang lebih sehat.
“Keberadaan taman bermain dapat menjadi sarana rekreasi keluarga sekaligus mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat dan nyaman. Anak-anak dan generasi muda juga membutuhkan ruang untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan yang positif,” katanya.
Perhatian terhadap kebutuhan anak dan keluarga menjadi penting agar pembangunan kawasan Medan Utara tidak semata-mata diarahkan pada aktivitas ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup penduduknya.
Zulham berharap pemerintah dapat menghadirkan ruang publik yang benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat, bukan hanya pembangunan fisik yang kurang memperhatikan kebutuhan pengguna.
Taman bermain yang dilengkapi fasilitas memadai, penerangan, kebersihan, dan pengawasan dinilai dapat mendukung terciptanya lingkungan yang lebih nyaman bagi masyarakat.
Keamanan Lingkungan Jadi Perhatian, CCTV Diminta Dipasang di Titik Rawan
Dalam rapat tersebut, Zulham turut mengangkat persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan Medan Belawan.
Ia mendorong Pemko Medan memperluas pemasangan kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV), terutama pada lokasi yang dinilai memiliki potensi gangguan keamanan.
Menurutnya, keberadaan CCTV dapat menjadi salah satu instrumen pendukung untuk memperkuat pengawasan lingkungan, membantu pencegahan tindak kriminalitas, serta memudahkan penelusuran suatu peristiwa apabila terjadi gangguan keamanan.
Namun, pemasangan perangkat pengawasan tersebut harus didasarkan pada pemetaan kebutuhan yang jelas.
Pemerintah melalui OPD terkait diharapkan dapat berkoordinasi dengan aparat keamanan dan masyarakat untuk menentukan titik pemasangan yang benar-benar membutuhkan pengawasan tambahan.
Perencanaan juga perlu mempertimbangkan aspek pemeliharaan perangkat, pengelolaan rekaman, serta perlindungan privasi masyarakat agar fasilitas tersebut berfungsi secara efektif dan bertanggung jawab.
Penguatan keamanan kawasan permukiman tidak hanya membutuhkan perangkat teknologi, tetapi juga sinergi antara pemerintah, kepolisian, tokoh masyarakat, dan warga.
Oleh sebab itu, usulan CCTV perlu ditempatkan sebagai bagian dari pendekatan keamanan lingkungan yang lebih menyeluruh.
Pembangunan Medan Utara Harus Menjawab Kebutuhan Warga
Zulham menekankan bahwa usulan mengenai TPU, ruang publik, dan CCTV tidak seharusnya berhenti sebagai pembahasan dalam forum rapat.
Menurutnya, berbagai aspirasi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam perencanaan program pemerintah dan penganggaran yang memiliki sasaran serta manfaat yang jelas.
Pembangunan kawasan Medan Utara membutuhkan perhatian yang proporsional agar masyarakat dapat menikmati fasilitas dan pelayanan publik yang memadai.
“Pembangunan di Medan Utara, khususnya Belawan, harus memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari fasilitas pemakaman dan ruang publik hingga keamanan lingkungan,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menjadi dorongan bagi Pemko Medan dan OPD terkait untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Belawan dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah.
Terlebih, pembangunan yang berkualitas bukan hanya persoalan menghadirkan proyek baru, melainkan memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar bermanfaat dan dapat diakses oleh masyarakat.
Aspirasi DPRD Menanti Tindak Lanjut Pemerintah
Berbagai usulan yang disampaikan Zulham kini menjadi perhatian yang diharapkan memperoleh tindak lanjut melalui mekanisme perencanaan pemerintah daerah.
Pengadaan lahan pemakaman, pembangunan taman publik, dan pemasangan CCTV tentu memerlukan kajian teknis, penentuan prioritas, serta dukungan anggaran sesuai ketentuan.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah kota, perangkat daerah, dan DPRD menjadi penting agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada tataran wacana.
Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi mengenai perkembangan usulan, program yang direncanakan, serta kemungkinan realisasinya.
Hingga bahan pemberitaan ini disusun, belum terdapat keterangan terperinci mengenai besaran anggaran, lokasi pembangunan, maupun jadwal realisasi ketiga usulan tersebut.
Meski demikian, perhatian yang disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan itu menjadi pengingat bahwa kebutuhan sosial masyarakat harus tetap menempati posisi penting dalam kebijakan pembangunan perkotaan.
Sebab, wajah keberhasilan sebuah kota tidak hanya terlihat dari jalan dan gedung yang dibangun, tetapi juga dari tersedianya tempat pemakaman yang layak, ruang bermain yang aman bagi anak-anak, serta lingkungan tempat tinggal yang memberikan rasa tenteram kepada warganya.
Bagi masyarakat Medan Belawan, kehadiran fasilitas dasar tersebut bukan semata-mata persoalan pembangunan fisik, melainkan bagian dari kebutuhan kehidupan sehari-hari.
Kini, harapan tertuju pada tindak lanjut Pemerintah Kota Medan untuk menerjemahkan aspirasi tersebut menjadi program yang nyata, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Karena pembangunan yang berkeadilan adalah pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di kawasan pinggiran kota.
