DUMAI, [Gaperta.id] – Presiden Joko Widodo telah mengundangkan dan menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No.59 Tahun 2024, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pada 08 Mei 2024.
Dalam peraturan ini, salah satunya mengatur penerapan fasilitas ruang perawatan rumah sakit, yaitu “Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)”, dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Diterangkan Perpres tersebut, bahwa sebelum 30 Juni 2025, Rumah Sakit (RS) dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh, pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS, sesuai kemampuan rumah sakit itu sendiri.
Selain itu, dalam hal RS telah menerapkan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS sebelum 30 Juni 2025, pembayaran tarif oleh BPJS Kesehatan dilakukan sesuai tarif kelas rawat inap rumah sakit yang menjadi hak peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan berlakunya Perpres 59/2024 ini, telah merubah beberapa peraturan sebelumnya, yaitu:
a. Perpres No.64 Tahun 2020, tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan.
b. Perpres No.75 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Perpres No.82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan.
c. Perpres No.82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan
Berikut adalah lampiran Perpres No.59 Tahun 2024.
Dengan terbitnya Perpres ini, Jurnalis meminta tanggapan Direktur RSUD dr Suhatman, MARS., Kota Dumai drg Ridhonaldi, MKM.
“Terkait dengan KRIS ini masih ada 3 opsi. Opsi Pertama, penghapusan kelas, jadi nanti tidak ada kelas 1, 2 dan 3. Semua hanya ada 1 kelas, yaitu setara kelas 2. Opsi Kedua, kelas 1, 2 dan 3 tetap ada, namun jumlah tempat tidur pasien di setiap kamar disesuaikan dengan luas ruangan, jumlah kamar mandi dan kriteria lain. Opsi ketiga, hanya ada 1 kelas perawatan seperti opsi pertama, tapi tetap ada kelas 1 dan 2, yang biaya pelayanannya tetap ditanggung BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan lainnya. Nah, kami masih menunggu turunan dari Perpres ini,” tandas dr Ridhonaldi lewat Wakil Direktur Bidang Pelayanan dr Hafids, Rabu (22/5/2024) di ruang kerjanya.
(ES)
