Scroll Untuk Membaca Artikel
banner 468x60
banner 468x60
BeritaNasional

Kakantah Dumai Hadiri Launching Peralihan Hak Elektronik

Avatar photo
88
×

Kakantah Dumai Hadiri Launching Peralihan Hak Elektronik

Sebarkan artikel ini

DUMAI, [Gaperta.id] — Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kota Dumai, Bapak Slamet Sutrisno, S.SiT., M.H., QRMP, didampingi oleh Plt. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Bapak Nanda Andhyka Putera, S.H., M.M., serta Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Ibu Senti Silitonga, S.H., M.Si., menghadiri kegiatan Launching Peralihan Hak Elektronik Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Acara tersebut berlangsung di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau pada Kamis, 4 September 2025.

Jangan Lewatkan :  Kabur dari Bintan, Pelaku Pencabulan Anak Berhasil Ditangkap di Bali

Kegiatan resmi ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra, A.Ptnh., M.M. yang dalam sambutannya menegaskan bahwa implementasi Peralihan Hak Elektronik merupakan langkah nyata dalam mewujudkan modernisasi layanan pertanahan. Menurut beliau, penerapan sistem digital di lingkungan Kantor Pertanahan akan menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum.

Jangan Lewatkan :  Kegiatan Minggu Kasih Polsek Sungai Beduk Polresta Barelang kepada Pengurus dan Jemaat Gereja GPdI Eben Haezer Kel. Mangsang

Dalam arahannya, Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau juga mengingatkan agar pejabat dan petugas pertanahan senantiasa menjunjung sikap rendah hati serta mengedepankan pelayanan publik. Beliau menegaskan bahwa digitalisasi layanan bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan juga wujud nyata komitmen BPN dalam memberikan pelayanan profesional, transparan, dan berintegritas.

Jangan Lewatkan :  Tegur Sapa, Silahturahmi dan Raker, Nutrisi Pengetahuan Kader IPK Dumai

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kantor Pertanahan di Provinsi Riau semakin siap dalam mendukung transformasi digital pertanahan, sejalan dengan semangat peningkatan kualitas layanan publik.