Kerinci, [Gaperta.id] – Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Publik Tahun 2025 resmi Di Buka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci, Zainal Efendi, S.P., M.Si., bertempat di Ruang Aula Kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah, pada Hari Senin (23/6/2025).
Rakor ini dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Mahyudi, S.H., Kepala Keasistenan Pelayanan Publik Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi Abdurrohim, S.H., serta para kepala perangkat daerah, camat, kepala puskesmas, dan kepala desa se-Kabupaten Kerinci.
Dalam laporannya, Kepala Bagian Organisasi Setda Kerinci, Herlinda, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Rakor ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh unit kerja Pemerintah Kabupaten Kerinci.
Herlinda juga mengungkapkan pencapaian positif terhadap Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Kerinci.
“Tahun 2023, kita berada pada kategori E dengan nilai 1,12. Namun, pada 2024, nilai IPP naik signifikan ke kategori B dengan skor 3,66. Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Tahun ini, mari kita tingkatkan lagi,” ungkap Herlinda.
Sekretaris Daerah Zainal Efendi dalam sambutannya menekankan pentingnya transformasi digital sebagai strategi utama dalam reformasi pelayanan publik.
“Di era digital saat ini, transformasi pelayanan publik menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah harus adaptif dan inovatif agar birokrasi dapat bekerja lebih cepat, mudah, dan responsif terhadap masyarakat,” ujar Zainal.
Ia menambahkan bahwa lebih dari 78 persen masyarakat Kerinci telah memanfaatkan teknologi informasi, sehingga digitalisasi menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan geografis daerah.
Program-program unggulan seperti Bunga Desa,Desa Digital, Dan Paten Plus disebut menjadi solusi konkret untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten kerinci.
“Digitalisasi bukan sekadar penggunaan perangkat teknologi, tetapi tentang membangun pola pikir baru dan komitmen penuh dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Setelah acara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diskusi interaktif bersama perwakilan dari Ombudsman RI Provinsi Jambi yang membahas strategi dan kendala dalam penguatan mutu pelayanan publik di daerah.
