Aceh Singkil, [Gaperta.id] – Sejumlah masyarakat Ketangkuhan, mengecam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai tidak tepat sasaran. Keluhan muncul terkait proses distribusi yang dianggap kurang transparan dan adanya dugaan praktik nepotisme. Beberapa warga mengungkapkan bahwa bantuan tidak mencapai keluarga yang benar-benar membutuhkan, sementara orang-orang yang kurang memerlukan justru mendapatkan manfaat, Minggu (21/1/2023).
Dikutip dari sebagian kabar dengan judul, “Penyaluran BLT Jadi Perbincangan Diwarkop Terkesan Tidak Tepat Sasaran” Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Ketangkuhen di kedai kopi karena terkesan tidak tepat sasaran pasalnya penerima tergolong prekonomian menengah ke atas parahnya lagi ada PPPK, beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Khatib, Imam mushala, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), juga penerima manfaat, Kamis (4/1/2024).
Masih pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang terkesan tidak tepat sasaran diantaranya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berinisial F.C, beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berinisial J.M, dan A Tim Pelaksana Kegiatan yang istrinya masih anggota BPD, inisial B.S khatib, imam mushala berinisial S.L.
Menimpali hangatnya perbincangan di Warung Kopi (Warkop) tepatnya pukul 18.22 WIB Insan Pers Mengkonfirmasi R.C Kades sedangkan poin konfirmasi sebagai berikut.
1. Apa sebab, inisial J.M anggota BPG menerima Manfaat BLT ?,,,
2. Apa sebab, inisial F.C bekerja di rumah sakit Umum juga penerima manfaat BLT ?,,,
3. Apa sebab, inisial B.S sebagai khatib Mesjid menerima BLT ?,,,
4. Apa sebab, inisial S.L selaku imam mushala menerima BLT ?,,,
5. Mengapa inisal A Tim Pelaksana Kegiatan yang juga istrinya anggota BPG menerima manfaat BLT ?,
Walaupun kabar telah viral tidak ada tanggapan. Untuk menelusuri lebih lanjut Insan Pers mengkonfirmasi inisial F selaku Kasie Kesejahteraan Sosial Kecamatan Suro Makmur, kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. namun sangat disayagkan inisial F tidak mampu meluruskan dan berkata, sudah kami konfirmasi Kades dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima berdasarkan hasil musyawarah.
Ketidak mampuan inisial F dalam mengurus kesejahteraan bagi KPM sangat disayagkan dan sebenarnya apa fungsi Kasie Kesejahteraan sosial pada tingkat kecamatan, saat ditanya apakah tidak pernah melakukan survey terhadap KPM inisial F mengatakan “kami hanya menerima List untuk survey tentunya pemerintah Desa yang mengetahui”, Nara Sumber yang tidak ingin namanya tercantum mengatakan.
Apakah kondisi meja dan kursi tempat bermain handphone setiap tanggal muda kurang cepat gajian “Wow ternyata enak juga jadi petugas Kecamatan atau sebagai Kasie Kesejahteraan Sosial”, dalam hal ini sebenarnya tidak boleh di anggap sepele oleh inisial F sebab, asosiasi Masyarakat Desa mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi sistem distribusi BLT guna memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima oleh yang berhak.
(M. Sianipar)
