Entikong/Kalbar, [Gaperta.id] — Pemerintah Indonesia kembali memulangkan puluhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang tertangkap oleh pihak berwenang di Malaysia. Pemulangan dilakukan melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, pada Kamis (16/10/2025) pagi.
Pantauan di lokasi, puluhan WNI yang sebagian besar berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara ini tiba dengan pengawalan petugas Imigrasi, BP2MI, dan aparat keamanan. Setibanya di PLBN Entikong, mereka langsung menjalani proses pendataan, pemeriksaan kesehatan, serta verifikasi dokumen oleh tim gabungan dari Imigrasi, Kepolisian, dan Dinas Sosial.
Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP2MI Entikong mengatakan, pemulangan ini merupakan hasil koordinasi antara Konsulat Jenderal RI di Kuching dengan pihak otoritas Malaysia setelah para TKI tersebut ditangkap karena tidak memiliki dokumen kerja resmi.
“Sebagian besar dari mereka bekerja secara non-prosedural, tanpa izin kerja yang sah. Kami lakukan pendataan, asesmen, dan akan memfasilitasi pemulangan ke daerah asal masing-masing,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, pihak Imigrasi menegaskan bahwa pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap aktivitas keluar-masuk tenaga kerja di wilayah perbatasan. Tindakan ini diambil untuk menekan angka pengiriman pekerja migran ilegal yang kerap menjadi korban eksploitasi dan pelanggaran hak.
Sementara itu, suasana haru tampak menyelimuti para TKI yang baru tiba. Sebagian mengaku berangkat ke Malaysia karena faktor ekonomi dan minimnya lapangan kerja di daerah asal. “Kami hanya ingin mencari rezeki, tapi ternyata tertangkap karena tidak punya dokumen,” ujar salah satu TKI dengan nada lirih.
BP2MI bersama Dinas Sosial Kalbar memastikan akan memberikan pendampingan psikologis dan fasilitasi pemulangan kepada seluruh TKI tersebut hingga tiba di kampung halaman masing-masing.
Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri tanpa melalui jalur resmi, serta mengurus dokumen ketenagakerjaan secara sah demi menghindari risiko hukum dan keselamatan di negara tujuan.
