Kapuas Hulu, [Gaperta.id] – Program subsidi energi yang seharusnya meringankan beban masyarakat kecil kembali menjadi sorotan. Di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, warga mengeluhkan tingginya harga LPG subsidi 3 kilogram dan solar subsidi yang beredar di tingkat eceran. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan distribusi barang bersubsidi agar tepat sasaran.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah warga, harga LPG subsidi 3 kilogram di beberapa wilayah dilaporkan berkisar antara Rp40.000 hingga Rp50.000 per tabung di tingkat pengecer. Sementara itu, solar subsidi yang dijual secara eceran disebut mencapai Rp20.000 hingga Rp27.000 per liter, tergantung lokasi dan biaya pengantaran.
Keluhan tersebut disampaikan Linda Wati, yang akrab disapa Bi Wati. Ia mengaku masyarakat masih harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan LPG subsidi, namun harga yang dibayar dinilai tetap memberatkan.
“Kami sering mengantre berjam-jam di pangkalan LPG 3 kilogram di Kedamin. Setelah mengantre lama, harga yang kami bayar sekitar Rp27.000 per tabung. Bagi masyarakat kecil, kondisi ini tentu sangat memberatkan karena gas subsidi merupakan kebutuhan pokok sehari-hari,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah dan instansi terkait perlu memperketat pengawasan terhadap distribusi LPG subsidi agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.
“Kami hanya ingin subsidi yang diberikan pemerintah sampai kepada masyarakat kecil dengan harga yang sesuai ketentuan. Jangan sampai masyarakat harus mengantre lama tetapi tetap membeli dengan harga yang terus naik,” tambahnya.
Keluhan serupa juga disampaikan Hermansyah atau yang akrab disapa Uju Her. Ia mengaku tingginya harga solar subsidi di tingkat eceran semakin membebani masyarakat dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada bahan bakar tersebut.
“Harga solar subsidi yang kami beli secara eceran bisa mencapai Rp20.000 per liter. Kalau diantar ke lokasi kerja atau ke daerah yang jauh, harganya bisa sampai Rp27.000 per liter. Tentu ini sangat memberatkan,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum turun langsung melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi agar tidak terjadi dugaan penyimpangan yang merugikan masyarakat.
Meningkatnya harga LPG dan solar subsidi di tingkat eceran membuat masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, instansi teknis terkait, serta aparat kepolisian untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalur distribusi barang bersubsidi, mulai dari agen, pangkalan, hingga pengecer.
Warga menilai perlu adanya pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan subsidi yang dibiayai negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima manfaatnya. Jika ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan dalam proses distribusi, masyarakat berharap dilakukan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Bendahara Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), Adi Chandra, menilai persoalan tingginya harga LPG dan solar subsidi tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Subsidi diberikan negara untuk membantu masyarakat kecil. Jika masyarakat harus mengantre berjam-jam dan tetap membeli dengan harga yang dianggap memberatkan, maka perlu ada evaluasi serius terhadap sistem distribusi dan pengawasannya. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus hadir memastikan program subsidi berjalan sesuai tujuan,” tegasnya.
Menurut Adi, apabila kondisi tersebut terjadi secara luas, maka perlu dilakukan pengecekan langsung ke lapangan guna mengetahui penyebab tingginya harga di tingkat masyarakat serta memastikan tidak ada praktik yang bertentangan dengan aturan distribusi barang bersubsidi.
Masyarakat berharap langkah konkret segera dilakukan agar LPG 3 kilogram dan solar subsidi dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau sesuai ketentuan pemerintah. Selain itu, warga juga meminta adanya transparansi hasil pengawasan maupun penindakan yang dilakukan oleh instansi terkait guna menjaga kepercayaan publik terhadap program subsidi nasional.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, instansi teknis terkait maupun aparat penegak hukum mengenai keluhan masyarakat atas tingginya harga LPG 3 kilogram dan solar subsidi di tingkat eceran.
Catatan Redaksi: Informasi dalam berita ini bersumber dari keterangan narasumber dan keluhan masyarakat yang diterima media. Seluruh informasi masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang. Media membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
