DUMAI, [Gaperta.id] – Jajaran Dewan Pimpinan Pusat Laskar Rumpun Melayu Pesisir (DPP – LRMP) Kota Dumai dan beberapa masyarakat Penjual Buah UMKM dalam Biduk (Kokang) Kelurahan Tanjung Palas mendatangi Komisi 2 DPRD Dumai dalam rangka hearing, Senin (3/3/2025).
Masyarakat pedagang kokang adalah para pelaku atau pedagang UMKM binaan DPP – LRMP yang menjual makanan atau minuman, berupa buah segar, kue mueh, minuman kaleng dan lain sebagainya, dengan menggunakan sarana transportasi kapal pompong kecil dengan cara merapat ke kapal tanker yang sedang labuh jangkar ditengah laut atau kapal tanker yang sedang sandar di dermaga. Transaksi jual beli terjadi ketika barang dagangan pedagang kokang laku dibeli para Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Tanker dan dibayar oleh pembeli (ABK), bukan dengan uang kontan, tapi berupa barang bekas dari kapal. Barang bekas bisa berupa drum, jerigen, besi tua, tembaga dan lain sebagainya. Artinya transaksi dagang adalah barter.
Hearing terkait adanya dugaan intimidasi yang diterima pedagang kokang ketika para pedagang kokang ini bertransaksi atau menjajakan dagangannya ke para ABK, yang kapal nya sedang sandar di dermaga.
Intimidasi bukan hanya larangan tapi juga makian dari security dermaga atau karyawan perusahaan kepada pedagang kokang untuk menjajakan dagangannya ke para ABK, yang kapal nya sandar di dermaga.
“Tak jarang kami dimaki security atau karyawan perusahaan saat kami mau barter dengan ABK. Sementar barang dagangan kami sudah terlanjur naik ke atas kapal. Akibatnya, barang kami tidak ada yang membayar. Kami juga melihat para security dan karyawan perusahaan itu mengintimidasi para ABK karena bertransaksi ke kami”, kata seorang pelaku kokang, Yanto, dihadapan Panglima Besar DPP – LRMP Kota Dumai HM Danial Effendi dan Timbalan Setia Usaha (Sekjen) Jek Hermanto.
“Padahal 100 KK pedagang kokang ini hanya mencari sesuap nasi. Untuk makan anak istri di rumah”, bela Pangbes HM Danial Effendi, diaminkan Jek Hermanto.
“Supaya Bapak-bapak dewan ketahui siklus dagangnya, barang hasil barter dari kapal tadi akan dijual pedagang kokang ke pengepul di muara Sungai Parit Paman Tanjung Palas. Disitu, barulah mereka menerima uang. Itupun kadang harus menunggu 3 hari, bahkan seminggu. Jadi, kami tahu persis, kehidupan pedagang kokang ini cukup miris, sangat sulit. Paduan intimidasi oleh beberapa oknum dan lambatnya perputaran uang, kehidupan mereka ini sangat memprihatinkan. Sangat-sangat perlu dibantu. Untuk itu, kami mohon kepada Komisi 2 DPRD Dumai untuk mencari solusi persoalan mereka, terutama saat berdagang ke kapal yang sedang sandar di dermaga tadi. Terimakasih”, timpal Jek Hermanto.
Hearing dipimpin M Douglas Manurung didampingi Idris, Anhar, Sudiran dan Gusri Efendi.
Rapat ditutup dengan kesimpulan akan ada rapat susulan dengan memanggil semua pihak terkait, mulai dari KSOP, KSKP, Polairud, Lanal Dumai, Perusahaan pemilik dermaga, seperti PT Ivo Mas Tunggal (IMT), PT Energi Sejahtera Mas (ESM), PT Sari Dumai Sejati (SDS), PT. Agro Murni Nusantara (AMN, PT Inti Benua Perkasa (IBP) di Kecamatan Sungai Sembilan dan Wilmar Group di Kecamatan Medang Kampai.
“Kita akan panggil semua pihak terkait. Kalau sistem dagang kokang ini sudah berjalan selama 3 generasi, kita juga akan jadikan ini sebagai cagar budaya Dumai dan destinasi wisata”, pungkas M Douglas Manurung.
Untuk diketahui, sistem dagang kokang mayarakat pesisir ini sudah berlangsung sejak tahun 50-an, bahkan sejak jaman Kerajaan Siak. Karena Dumai merupakan kota dagang dipesisir Timur Sumatera, ada begitu banyak kapal-kapal besar dari luar Negeri/Nusantara yang singgah di Dumai sejak itu.
