TAMBUN UTARA, [Gaperta.id] – Laporan investigasi terbaru mengungkap dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 5 Tambun Utara pada tahun 2023 dengan total dana Rp274.269.205. Namun, saat tim investigasi dan jurnalis mendatangi sekolah untuk meminta klarifikasi, Kepala Sekolah Suwanto dan wakilnya tidak berada di tempat, menimbulkan tanda tanya atas transparansi pengelolaan keuangan sekolah, Senin (28/07/2025).
Rincian Dana dan Potensi Penyimpangan:
Berdasarkan data pencairan dan laporan penggunaan dana BOS tahun 2023, terdapat sejumlah pos pengeluaran yang dipertanyakan:
1. Total Dana Diterima : Rp274.269.205
2. Total Penggunaan Dilaporkan : Rp269.762.400
3. Selisih yang Tidak Jelas : Rp4.506.805 (belum ada penjelasan resmi).
Beberapa Temuan Mencurigakan :
– Pembayaran Honor : Rp66.000.000
– Tidak ada rincian penerima atau bukti distribusi.
– Administrasi Kegiatan Sekolah : Rp58.586.000
– Nominal sangat besar tanpa dokumentasi kegiatan pendukung.
– Pemeliharaan Sarana Prasarana : Rp67.601.000
– Tidak ada bukti fisik perbaikan atau pembelian material.
– Penyelenggaraan Kesehatan/Gizi : Rp700.000
– Jumlah sangat kecil dan tidak sesuai kebutuhan sekolah.
Respons dan Keterlibatan Pihak Terkait:
Saat dikonfirmasi, pihak sekolah tidak dapat memberikan penjelasan memadai. Beberapa guru dan staf menyatakan tidak memiliki akses terhadap laporan keuangan detail, sementara Kepala Sekolah Suwanto dan wakilnya kerap tidak ada di sekolah saat dimintai pertanggungjawaban.
Tuntutan Investigasi Lebih Lanjut:
Masyarakat dan komite sekolah mendesak:
1. Audit Independen oleh Inspektorat Daerah atau BPK.
2. Pemanggilan Resmi Kepala Sekolah dan Bendahara oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
3. Transparansi Publik berupa bukti pengeluaran (kwitansi, laporan kegiatan, daftar penerima honor).
Pernyataan dari Pihak Terkait:
– Dinas Pendidikan Bekasi : “Kami akan turun tangan memverifikasi laporan ini. Jika terbukti penyimpangan, sanksi tegas akan diberikan.”
– Koordinator Investigasi : “Ada indikasi kuat dana tidak digunakan untuk kepentingan siswa. Kami meminta tindak lanjut hukum.”
Langkah Selanjutnya:
Laporan ini telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Bekasi dan KPK untuk ditindaklanjuti sebagai potensi tindak pidana korupsi.
