Scroll Untuk Membaca Artikel
banner 468x60
banner 468x60
BeritaNasional

Aspirasi, Anggota Komisi 8 DPR RI Dr Achmad Salur Bantuan

Avatar photo
226
×

Aspirasi, Anggota Komisi 8 DPR RI Dr Achmad Salur Bantuan

Sebarkan artikel ini

DUMAI, [Gaperta.id] – Anggota Komisi 8 DPR RI asal Dapil Riau 1 (2019) Dr H Achmad, M.Si., (A-529) bersama Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Riau Djoko Edy Imhar diwakili Kepala Sentra Abiseka Pekanbaru Ema Widiati, M.Si., didampingi Walikota H Paisal, SKM., MARS., serahkan bantuan sosial bagi 25 Keluarga Penerima Manfaat ((KPM), Senin (18/12/2023) siang di ruang rapat Wan Dahlan Ibrahim.

Jangan Lewatkan :  Jembatan Ambruk di Jalan Raya Tayan Hilir-Meliau, Pengendara Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Pemberian bantuan merupakan bentuk realisasi dari aspirasi yang ditampung dari masyarakat selama ini. Hal tersebut diungkap Achmad sebelum penyerahan.

“Pemberian sebanyak 25 pcs alat bantu bagi warga disabilitas ini merupakan realisasi dari aspirasi yang saya tampung selama ini. Pemberian bantuan merupakan bentuk kerjasama komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat,” kata Achmad.

Jangan Lewatkan :  Masa Ormas Bala Pangayo dan Tokoh Masyarakat Geruduk Kantor PT PTS Minta Perusahaan Tepati Janji

Walikota Paisal berterimakasih kepada anggota dewan asal Rohul ini yang telah tunjukkan kepeduliannya kepada warga disabilitas tersebut. Hal ini menunjukkan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Semoga Pak Achmad sehat selalu dan diberkahi,” tutup Paisal.

Adapun 25 paket bantuan terdiri dari alat bantu dengar, walker, kursi roda anak, tongkat adiktif tuna netra, tongkat kaki 4, kursi roda 3 in 1 dan sembako.

Jangan Lewatkan :  Kapolresta Jambi Terima Audiensi Pengurus PBFI Jambi, Dukung Perkembangan Olahraga Binaraga dan Fitness

Sekilas info, Komisi 8 DPR RI miliki mitra kerja dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Badan Pengelola Keuangan Haji.

(ES)