BALI, [Gaperta.id] — Persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Bali belum sepenuhnya teratasi. Hingga Rabu (14/10/2026), antrean kendaraan masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah, termasuk kawasan wisata di Kabupaten Badung.
Berdasarkan dokumentasi dan laporan yang dikirimkan kontributor Gaperta.id, Biyung AR, antrean sepeda motor dilaporkan terjadi di sekitar SPBU kawasan Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, dan Jimbaran.
Laporan lain turut menyebut barisan kendaraan yang mengantre telah memanjang hingga kawasan yang dikenal dengan sebutan Bali Buda. Panjang antrean tersebut masih memerlukan pengukuran dan verifikasi lanjutan.
Dokumentasi yang diterima redaksi memperlihatkan deretan kendaraan roda dua di sisi jalan. Situasi itu menggambarkan persoalan mobilitas yang sedang dihadapi masyarakat di tengah gangguan distribusi BBM.
Bagi masyarakat, persoalan utamanya bukan lagi sekadar apakah stok bahan bakar tersedia, melainkan kapan mereka dapat memperoleh BBM tanpa harus mengorbankan waktu kerja dan aktivitas sehari-hari.
Kawasan Wisata Ikut Terdampak, Mobilitas Masyarakat Terganggu
Ungasan dan Jimbaran merupakan bagian dari kawasan Badung yang memiliki aktivitas pariwisata dan transportasi cukup tinggi.
Gangguan distribusi BBM di wilayah tersebut berpotensi memengaruhi kegiatan warga, pekerja sektor pariwisata, pengemudi transportasi, serta wisatawan yang membutuhkan mobilitas lancar.
Kontributor Gaperta.id juga menyampaikan informasi mengenai wisatawan asing yang disebut ikut menghadapi antrean kendaraan.
Namun, keterlibatan wisatawan asing dalam antrean yang didokumentasikan masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
Terlepas dari hal tersebut, gangguan distribusi BBM yang terjadi di kawasan pariwisata tetap memerlukan penanganan serius.
Bali merupakan salah satu wajah pariwisata Indonesia di mata dunia. Karena itu, persoalan distribusi energi tidak boleh dibiarkan mengganggu pelayanan transportasi dan kenyamanan pengunjung lebih lama dari yang diperlukan.
Ojol Kehilangan Waktu Produktif, Penghasilan Harian Dipertaruhkan
Di tengah antrean panjang, pengemudi ojek online menjadi salah satu kelompok pekerja yang rentan mengalami tekanan ekonomi.
Bagi mereka, sepeda motor merupakan sarana utama untuk mencari penghasilan.
Ketika waktu kerja tersita hanya untuk mendapatkan bahan bakar, kesempatan menerima pesanan berpotensi semakin berkurang.
Kondisi tersebut menjadi lebih berat bagi pengemudi yang menggunakan kendaraan sewaan.
Biaya sewa motor, kebutuhan BBM, serta biaya hidup tetap harus dipenuhi, sementara kesempatan bekerja dapat terganggu akibat antrean.
Situasi ini juga dapat berdampak kepada konsumen yang membutuhkan layanan transportasi maupun pengiriman barang.
Jangan sampai persoalan distribusi BBM hanya dilihat dari angka ketersediaan pasokan, sementara kehilangan pendapatan masyarakat kecil luput dari perhatian.
Pemerintah Akhirnya Terapkan WFH pada 15–17 Oktober
Di tengah antrean kendaraan yang masih terjadi, Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah penyesuaian sistem kerja melalui kebijakan bekerja dari rumah atau WFH pada 15 hingga 17 Oktober 2026.
Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membantu kelancaran penyediaan dan distribusi BBM, sekaligus mengurangi kepadatan mobilitas.
Selain itu, satuan pendidikan juga diarahkan melaksanakan pembelajaran secara daring selama periode tersebut.
Pelayanan publik yang memerlukan kehadiran langsung, termasuk layanan kedaruratan dan keamanan, tetap harus berjalan.
Kebijakan ini menjadi salah satu langkah tambahan setelah pemerintah bersama Pertamina sebelumnya menyusun skema percepatan pengiriman BBM.
Namun, penerapan WFH juga memperlihatkan besarnya perhatian yang kini dibutuhkan terhadap persoalan distribusi bahan bakar di Bali.
Pertamina Akui Kendala Distribusi, Pemulihan Harus Dirasakan Publik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjelaskan bahwa antrean BBM yang terjadi di Bali dipengaruhi keterlambatan kapal pengangkut dan kendala distribusi.
Pemerintah menyatakan bahwa persediaan BBM secara nasional masih dalam kondisi aman.
Sementara itu, Pertamina telah menyampaikan permohonan maaf atas gangguan pelayanan dan melakukan percepatan pengiriman pasokan.
Langkah pemulihan juga mencakup pengoperasian fasilitas distribusi serta sejumlah SPBU dengan pelayanan lebih panjang.
Meski demikian, masyarakat membutuhkan hasil nyata dari berbagai langkah tersebut.
Ukuran keberhasilan normalisasi bukan semata-mata jumlah liter BBM yang dikirimkan, tetapi apakah antrean di SPBU benar-benar berkurang dan aktivitas masyarakat kembali lancar.
Ombudsman Turut Menaruh Perhatian
Persoalan antrean BBM di Bali juga mendapat perhatian Ombudsman Republik Indonesia.
Ombudsman meminta perwakilannya di Bali melakukan kajian cepat terhadap gangguan yang berpotensi memengaruhi kegiatan pariwisata dan perekonomian daerah.
Langkah tersebut menjadi penting untuk memastikan pelayanan distribusi energi tetap memperhatikan hak dan kebutuhan masyarakat.
Pengawasan perlu diarahkan pada efektivitas distribusi, keterbukaan informasi, mekanisme pengaturan antrean, serta upaya mencegah terulangnya gangguan serupa.
Jangan Hanya Jamin Stok, Pastikan Rakyat Bisa Kembali Bekerja
Gangguan BBM di Bali menjadi pengingat bahwa persoalan energi memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Ketika transportasi terganggu, dampaknya dapat menjalar pada kegiatan usaha, pekerjaan harian, pelayanan jasa, hingga aktivitas pariwisata.
Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan bahwa penanganan benar-benar dilakukan secara terukur, terbuka, dan menjangkau seluruh wilayah terdampak.
Bagi pengemudi ojek online, pekerja harian, pedagang, dan pelaku usaha kecil, pemulihan distribusi bukan hanya persoalan kenyamanan.
Pemulihan tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk mencari nafkah.
JANGAN BIARKAN MASYARAKAT TERUS KEHILANGAN WAKTU PRODUKTIF HANYA UNTUK MENDAPATKAN BBM.
STOK BOLEH DINYATAKAN AMAN, TETAPI PELAYANAN BARU DAPAT DISEBUT PULIH KETIKA RAKYAT TIDAK LAGI HARUS MENGANTRE PANJANG.
Gaperta.id akan terus mengikuti perkembangan distribusi BBM di Bali dan membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.
