DUMAI, [Gaperta.id] – Legitimasi politik yang kuat tidak hanya dibangun dari atas melalui elite dan birokrasi.
Ia juga dibangun dari bawah melalui social participation, deliberation dan collective ownership.
Peran pemuda dalam berbagai gerakan sosial Indonesia memang tak dapat dinafikan lagi. Setidaknya, sejak masa Budi Oetomo, periode 1928 dan 1965 hingga tumbangnya orde baru 1998, pemuda adalah aktor utama penggerak perubahan.
Demikian pentingnya peran kelompok pemuda dalam konteks dinamika perubahan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/54/120 tahun 1999, menetapkan pada setiap tanggal 12 Agustus diperingati sebagai Youth International Day dengan penegasan, bahwa pemuda harus dipandang sebagai mitra pembangunan yang harus turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Negara kita sendiri telah lama menyadari hal ini. Terbukti dari sepanjang sejarah Indonesia berdiri sebagai negara, belum pernah ada satupun kabinet pemerintahan yang dibentuk tanpa menteri yang mengurus masalah kepemudaan.
Meski demikian, apabila memperhatikan pola gerak perjuangan masyarakat di wilayah pesisir Riau hari ini dalam kontek mewujudkan daerah otonomi baru (DOB) kelompok pemuda belum mengambil peran yang seharusnya menjadi tugas dan kewajiban mereka sebagai agen perubahan.
Sebuah pertanyaan yang muncul, apakah mereka (pemuda) memang telah “dikerdilkan” dalam perjuangan ini, atau pemuda yang ada di wilayah pesisir Riau enggan terlibat dalam rencana masa depan mereka sendiri?
Seharusnya saat seperti sekarang ini adalah waktu yang tepat sebagai momentum untuk membuktikan bahwa pemuda pesisir Riau bukan generasi yang hanya pandai mengkritik. Tapi justru mereka adalah generasi yang mampu berpikir, merancang, mengorganisir gerakan pembangunan institusi.
Jika generasi 1928 mampu menyatukan berbagai identitas menjadi satu bangsa, maka pemuda generasi hari ini seharusnya mampu menyatukan berbagai kepentingan lokal menjadi satu visi masa depan. Bukan karena semua orang harus memiliki kepentingan yang sama, namun karena mereka mampu menemukan kepentingan bersama di antara perbedaan kepentingan yang ada. Disanalah letak esensi politik kepemudaan dan kebangsaan.
Pemuda bukan hanya bagian dari masyarakat hari ini. Pemuda adalah masyarakat masa depan.
DOB yang diperjuangkan hari ini, akan menjadi sebuah keniscayaan bahwa generasi muda pada saat inilah yang akan mengelolanya beberapa dekade mendatang. Jalan yang dibangun hari ini akan mereka gunakan. Pelabuhan yang dikembangkan hari ini akan menjadi ruang ekonomi mereka. Sekolah dan universitas yang dirancang hari ini akan menentukan kualitas generasi mereka. Institusi pemerintahan yang dibentuk hari ini kelak akan mereka isi dan tempati.
Lalu bagaimana mungkin orang-orang yang akan menjalankan masa depan itu justru tidak “dilibatkan” ketika masa depan sedang dirancang?
Hal semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat disepelekan, karena bukan sekadar menjadi kesalahan strategi dalam mengumpulkan aspirasi dan membangun kepentingan bersama, karena sejatinya hal itu menjadi kesalahan epistemologis: yang secara sengaja mengabaikan pengetahuan, pengalaman dan perspektif kelompok yang justru akan hidup paling lama dengan konsekuensi dari semua keputusan yang dibuat hari ini.
Riau Pesisir Tidak Boleh Menjadi Proyek Segelintir Orang
Pembentukan sebuah provinsi baru pada akhirnya tidak boleh menjadi proyek segelintir elite. Ia harus menjadi konsensus masyarakat. Jika Riau Pesisir memang dimaksudkan untuk menjawab persoalan pembangunan, memperkuat tata kelola, meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi kawasan pesisir dan memperkuat posisi strategis kawasan, maka seluruh generasi harus memiliki tempat dalam proses tersebut, termasuk pemuda.
Sebuah langkah konkrit yang dapat dilakukan oleh Kelompok pemuda yang berada di wilayah pesisir Riau adalah menyelenggarakan suatu Kongres guna membangun visi dan melibatkan diri dalam sejarah. Hal itu dapat menjadi trigger institution atau pemicu bagi terbentuknya berbagai partisipasi sektoral yang lebih luas. Setelah kongres pemuda, maka dapat berkembang forum perempuan, mahasiswa, pelajar, akademisi, masyarakat adat, nelayan, pekerja, pelaku UMKM, dunia usaha, komunitas budaya, organisasi profesi, tokoh agama dan berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya.
Pendekatannya sederhana:
parsial → integratif → institusional. Setiap kelompok disediakan ruang untuk menyampaikan kepentingan dan aspirasinya, kemudian seluruh hasil dari proses tersebut dipertemukan atau diintegrasikan ke dalam sebuah agenda bersama yang akan melahirkan konsensus masyarakat pesisir.
Bentuk gerak semacam itulah yang jauh lebih kuat daripada sekadar klaim beberapa tokoh atau kelompok elite yang menyatakan bahwa masyarakat menginginkan perubahan melalui pembentukan provinsi baru.
Jika Pemuda Dumai berbicara, tentunya Pemuda Rokan Hilir juga akan bersuara, begitu pula kaum Intelektual dan Pemuda Bengkalis, Siak serta
Kepulauan Meranti pasti akan turut menyumbangkan ide serta pemikirannya.
Dapat dibayangkan apabila kemudian mereka bertemu, berdialog dan menghasilkan satu agenda bersama, maka terbentuklah sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar deklarasi, yaitu terbentuknya suatu kesadaran kolektif yang melahirkan kebersamaan rasa senasib sepenanggungan, yang kemudian menguatkan solidaritas dalam mengisi persatuan dan menjadi kesatuan yang pada hilirnya akan melahirkan legitimasi sosial bermuara pada lautan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jadikan hari ini sebagai momentum untuk bertanya:
Apa yang akan kita lakukan untuk masa depan daerah kita?
Jangan hanya menjadi penonton dari sejarah. Jadilah bagian dari sejarah.
Tetapi ingat: menjadi bagian dari sejarah tidak berarti harus berteriak paling keras. Kadang-kadang, kontribusi paling revolusioner adalah membaca dokumen lebih banyak daripada membaca komentar media sosial; memahami hukum lebih dalam daripada memahami slogan; melakukan riset lebih serius daripada membuat spanduk; dan menyusun argumentasi, lebih tajam daripada sekadar mengumpulkan massa.
Pesan sederhana bagi siapa saja yang turut memperjuangkan terbentuknya DOB, jangan menjadikan perjuangan tersebut sekadar menjadi kendaraan menuju posisi politik yang baru. Namun, jadikan perjuangan ini sebagai laboratorium dalam pembangunan peradaban. Jika kelak wilayah pesisir Riau memang menjadi Provinsi baru, biarlah sejarah mencatat bahwa generasi muda tidak hanya ikut menyaksikan kelahirannya. Mereka ikut merancangnya serta turut memperjuangkannya. Bahkan, suatu hari nanti mereka pula yang akan bertanggung jawab memastikan DOB tersebut menjadi lebih baik dari cita-cita generasi yang melahirkannya.
Sejatinya, setiap generasi hanya meminjam masa depan dari generasi setelahnya. Maka tidak ada alasan untuk membangun masa depan sambil menutup pintu bagi orang-orang yang akan hidup di dalamnya.
