KERINCI, [Gaperta.id] — Isu mengenai hubungan Bupati Kerinci Monadi, S.Sos., M.Si. dan Wakil Bupati Kerinci H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si. yang belakangan disebut kurang harmonis mendapat perhatian. Masyarakat diminta tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan perbedaan agenda maupun aktivitas kedua kepala daerah tersebut.
Pakar politik dan ilmu pemerintahan Universitas Jambi, Citra Darminto, S.IP., M.MP., menilai perbedaan agenda antara bupati dan wakil bupati tidak serta-merta dapat dijadikan indikator adanya keretakan hubungan.
“Bupati dan Wakil Bupati memiliki tugas serta agenda masing-masing. Tidak semua kegiatan harus dihadiri bersama. Yang paling penting adalah pemerintahan berjalan, pembangunan terlaksana dan kepentingan masyarakat menjadi prioritas,” ujar Citra.
Menurutnya, kinerja pemerintahan seharusnya dinilai berdasarkan pelaksanaan program, kualitas pelayanan publik serta manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, kata Citra, pemerataan pembangunan juga perlu dilihat secara menyeluruh, baik di wilayah Kerinci bagian mudik, tengah maupun hilir.
“Jangan karena Bupati berada di satu wilayah dan Wakil Bupati berada di wilayah lainnya kemudian langsung disimpulkan sebagai konflik. Justru pembagian agenda memungkinkan pemerintah menjangkau masyarakat lebih luas,” katanya.
Minta Publik Kritis Menyikapi Isu
Citra mengingatkan masyarakat agar bersikap kritis terhadap berbagai informasi maupun narasi yang menggambarkan hubungan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci sedang bermasalah apabila informasi tersebut tidak disertai fakta yang dapat diverifikasi.
Menurutnya, dinamika dalam sebuah pemerintahan merupakan hal yang wajar dan tidak seluruh proses internal pemerintahan diketahui masyarakat.
“Banyak dinamika pemerintahan yang tidak diketahui publik. Karena itu, jangan langsung percaya pada narasi yang menggambarkan seolah-olah Bupati dan Wakil Bupati sedang bermasalah, sementara pihak yang menyampaikan narasi tersebut belum tentu mengetahui kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Ia menilai kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol publik. Namun, kritik semestinya dibangun berdasarkan fakta, data dan kepentingan masyarakat.
“Kalau memang ada persoalan, sampaikan berdasarkan fakta dan mekanisme yang benar. Jangan membangun opini yang justru dapat memecah masyarakat,” ujarnya.
Soroti Modal Politik Monadi-Murison
Dari sisi politik, Citra menilai pasangan Monadi-Murison memiliki modal elektoral yang cukup kuat setelah memenangkan Pilkada Kerinci 2024.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam bahan kepada redaksi, pasangan tersebut memperoleh 72.130 suara atau 47,07 persen suara sah dan menjadi pasangan dengan perolehan suara tertinggi dalam kontestasi tersebut.
Menurut Citra, dukungan elektoral tersebut merupakan salah satu modal politik bagi pemerintahan Monadi-Murison. Namun, keberlanjutan kepemimpinan pada periode berikutnya akan sangat bergantung pada kinerja pemerintahan, dinamika politik dan penilaian masyarakat.
“Kalau masyarakat melihat kinerja mereka positif dan hubungan keduanya tetap solid, secara politik peluang keberlanjutan kepemimpinan tentu terbuka. Tetapi soal dua periode tetap merupakan dinamika politik dan belum menjadi keputusan,” katanya.
Citra juga mengingatkan agar dinamika mengenai masa depan politik pasangan Monadi-Murison tidak kemudian melahirkan tudingan kepada pihak tertentu tanpa dasar yang jelas.
Menurutnya, dalam politik, perbedaan kepentingan maupun munculnya berbagai narasi merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Namun, publik tetap perlu membedakan antara analisis politik dengan fakta yang telah terverifikasi.
“Kalau ada pihak yang tidak menginginkan keberlanjutan pasangan ini, dinamika politik seperti itu sangat mungkin terjadi. Tetapi kita tidak boleh menuduh pihak tertentu tanpa bukti. Yang harus diwaspadai adalah opini yang tidak berdasar kemudian dipercaya sebagai fakta,” tegasnya.
Ukur dari Kinerja Pemerintahan
Citra mengatakan perjalanan politik Monadi dan Murison telah berlangsung sejak proses pencalonan pada Pilkada 2024 hingga akhirnya mendapatkan mandat dari masyarakat untuk memimpin Kabupaten Kerinci.
Karena itu, menurutnya, masyarakat sebaiknya memberikan penilaian berdasarkan hasil kerja pemerintahan.
“Yang harus dilihat masyarakat adalah hasil kerja. Apakah pelayanan berjalan, pembangunan bergerak dan kebutuhan masyarakat dari mudik, tengah hingga hilir diperhatikan. Itu ukuran yang sebenarnya,” katanya.
Ia berharap dinamika politik tidak mengalihkan perhatian masyarakat dari agenda pembangunan Kabupaten Kerinci.
“Jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui persoalan sebenarnya menjadi terprovokasi. Kerinci ini milik bersama. Kepentingan pembangunan jangan dikorbankan oleh kepentingan politik jangka pendek,” pungkasnya.
Menurut Citra, penilaian terhadap kepemimpinan Monadi-Murison pada akhirnya perlu dikembalikan kepada indikator yang dapat dilihat dan dirasakan masyarakat, mulai dari jalannya pemerintahan, pelayanan publik hingga pemerataan pembangunan.
Di sisi lain, apabila isu mengenai ketidakharmonisan tersebut terus berkembang, klarifikasi langsung dari Bupati Monadi dan Wakil Bupati Murison dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi politik.
