Scroll Untuk Membaca Artikel
banner 468x60
banner 468x60
Regional

Dr. Rido Hermawan Ingatkan Bangsa Jangan Kehilangan Arah: Ketika Polemik Lebih Ramai daripada Masa Depan Indonesia

Avatar photo
44
×

Dr. Rido Hermawan Ingatkan Bangsa Jangan Kehilangan Arah: Ketika Polemik Lebih Ramai daripada Masa Depan Indonesia

Sebarkan artikel ini

NASIONAL, [Gaperta.id] — Di tengah perubahan dunia yang bergerak semakin cepat, Indonesia dihadapkan pada sebuah persoalan mendasar yang tidak boleh dipandang sebelah mata: apakah energi bangsa sedang digunakan untuk mempersiapkan masa depan, atau justru terkuras dalam perdebatan politik yang seolah tidak pernah menemukan titik akhir?

Pertanyaan tersebut menjadi pokok pemikiran Dr. Rido Hermawan, M.Sc., seorang purnawirawan Mayor Jenderal TNI, melalui tulisan reflektifnya berjudul “Yang Penting dan Yang Ramai: Catatan tentang Arah Bangsa yang Teralih.”

Dalam pandangannya, Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan cita-cita, sumber daya, maupun potensi untuk menjadi bangsa besar. Namun, persoalan muncul ketika perhatian publik terlalu lama tersandera oleh polemik yang berulang, sementara berbagai tantangan strategis justru membutuhkan pemikiran, keberanian, dan keputusan nyata.

Salah satu fenomena yang disorot adalah polemik ijazah yang terus mewarnai perdebatan politik nasional.

Menurut Rido, perdebatan yang berlangsung berkepanjangan tersebut memperlihatkan bagaimana suatu isu mampu menyerap perhatian publik secara luas, bahkan ketika bangsa sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks dalam bidang ekonomi, teknologi, energi, dan ketahanan nasional.

Ketika Dunia Bergerak, Indonesia Tidak Boleh Terjebak Perdebatan

Rido mengingatkan bahwa dunia internasional tidak berhenti bergerak hanya karena sebuah negara masih sibuk menyelesaikan pertentangan politik di dalam negerinya.

Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), perubahan rantai pasok global, persaingan industri semikonduktor, hingga ketidakpastian harga energi dan pangan merupakan tantangan nyata yang memerlukan kesiapan nasional.

Di tengah situasi tersebut, Indonesia dituntut bukan hanya menjadi penonton, melainkan tampil sebagai negara yang mampu membaca arah perubahan dan mengambil keputusan strategis.

Dalam tulisannya, Rido mencontohkan upaya Vietnam menarik investasi industri chip, India mengembangkan ekosistem kecerdasan buatan, serta Brasil memperkuat perannya dalam agenda energi hijau.

Contoh-contoh itu digunakannya untuk menggambarkan bahwa persaingan antarnegara semakin ditentukan oleh penguasaan teknologi, ketahanan ekonomi, dan kemampuan mempersiapkan sumber daya manusia.

Persoalannya, menurut Rido, perhatian masyarakat terhadap agenda-agenda besar tersebut sering kali kalah oleh isu politik yang lebih mudah memancing emosi.

Jangan Lewatkan :  Perkuat Ketahanan Energi Nasional, PHR Berhasil Produksikan 903 BOPD dari Sumur Pungut di Bengkalis

Polemik Politik dan Bahaya Kehilangan Fokus Kebangsaan

Dalam analisisnya, Rido menilai dinamika politik Indonesia masih sering didominasi persoalan identitas, simbolisme, dan pertentangan antarkelompok.

Isu yang membangkitkan emosi cenderung lebih cepat memperoleh perhatian dibandingkan pembahasan mengenai reformasi birokrasi, hilirisasi industri, kedaulatan pangan, maupun pembangunan ekonomi jangka panjang.

Fenomena tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan media sosial.

Algoritma digital yang mengutamakan interaksi, komentar, dan penyebaran konten dinilai dapat memperbesar ruang bagi informasi kontroversial, sementara pembahasan kebijakan publik yang membutuhkan pemahaman mendalam sering kali tidak mendapatkan perhatian sebanding.

Akibatnya, ruang diskusi publik berpotensi berubah menjadi arena persaingan narasi, bukan tempat mempertemukan gagasan untuk menyelesaikan persoalan bangsa.

Meski demikian, penting dipahami bahwa pengujian atas persoalan dokumen, integritas pejabat publik, dan akuntabilitas penyelenggara negara tetap memiliki tempat yang sah dalam kehidupan demokrasi.

Persoalan yang disorot dalam pemikiran Rido bukanlah meniadakan hak masyarakat untuk mempertanyakan sesuatu, melainkan bagaimana perdebatan tersebut tidak sampai mengesampingkan agenda nasional yang juga mendesak.

Demokrasi yang sehat membutuhkan keterbukaan sekaligus kemampuan menentukan prioritas.

Ada Harga yang Harus Dibayar Ketika Bangsa Kehilangan Perhatian

Lebih jauh, Rido menguraikan tiga risiko yang menurut analisisnya dapat muncul ketika perhatian nasional terlalu lama terserap dalam pertentangan politik.

Pertama, risiko ekonomi.

Ketidakpastian dan kegaduhan politik yang berkepanjangan berpotensi memengaruhi persepsi pelaku usaha serta menimbulkan keraguan terhadap konsistensi arah kebijakan.

Menurut pandangannya, dunia investasi membutuhkan kepastian hukum, stabilitas kebijakan, dan kesungguhan pemerintah menjalankan pembangunan.

Kedua, risiko sosial.

Pertentangan yang terus dipelihara dapat memperlebar polarisasi masyarakat, menimbulkan kejenuhan politik, serta melemahkan kepercayaan terhadap institusi publik.

Kondisi demikian dikhawatirkan membuat masyarakat, terutama generasi muda, semakin memandang politik sebagai pertunjukan konflik, bukan sarana memperjuangkan perubahan.

Ketiga, risiko strategis.

Ketika negara lain mempercepat penguasaan teknologi, membangun industri masa depan, dan memperkuat kedaulatan digital, Indonesia berisiko tertinggal apabila tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap persoalan serupa.

Jangan Lewatkan :  Lampaui Target 2026, LP2B Nasional Tembus 87,63 Persen

Bagi Rido, ketiga risiko tersebut merupakan alasan penting mengapa masyarakat dan para pemimpin harus mampu membedakan isu yang sekadar ramai diperbincangkan dengan persoalan yang benar-benar menentukan masa depan bangsa.

Kepemimpinan Harus Menghadirkan Arah, Bukan Memperpanjang Pertentangan

Pemikiran Rido juga memberikan penekanan terhadap tanggung jawab para pemimpin dan elite politik.

Kepemimpinan nasional, menurutnya, tidak cukup diukur dari kemampuan menghadapi kritik atau memenangkan perdebatan.

Pemimpin juga harus mampu menjelaskan arah pembangunan, membangun kepercayaan, serta mengajak masyarakat memahami tantangan yang sedang dan akan dihadapi bangsa.

Persoalan hilirisasi industri, transisi energi, kedaulatan pangan, kualitas pendidikan, dan pengembangan teknologi membutuhkan kepemimpinan yang berorientasi jauh ke depan.

Di sinilah pentingnya mengembalikan orientasi pembangunan kepada tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Rido memandang bahwa setiap energi politik seharusnya diarahkan untuk mendekatkan Indonesia kepada tujuan tersebut.

Dengan demikian, keberhasilan kepemimpinan bukan sekadar ditentukan oleh siapa yang paling dominan dalam perdebatan, melainkan siapa yang mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Media Massa Jangan Hanya Mengejar Keramaian

Salah satu bagian penting dalam tulisan Rido adalah sorotannya terhadap tanggung jawab media massa.

Ia mengingatkan bahwa pers tidak seharusnya terjebak menjadi bagian dari siklus kegaduhan yang hanya mengutamakan perhatian pembaca.

Media memiliki tanggung jawab lebih besar, yakni menghadirkan informasi yang mencerahkan, memperkuat literasi masyarakat, dan membantu publik memahami persoalan secara utuh.

“Media yang baik bukan yang paling ramai, tetapi yang paling mencerahkan,” tulis Rido.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa nilai sebuah pemberitaan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya perhatian yang diperoleh, tetapi juga oleh kedalaman informasi, ketepatan fakta, serta manfaatnya bagi masyarakat.

Pemberitaan mengenai pendidikan, kemiskinan, ketahanan pangan, ketimpangan pembangunan, pelayanan publik, dan kebijakan strategis harus tetap memperoleh ruang yang layak.

Pers yang profesional tentu tidak boleh meninggalkan fungsi kontrol sosial. Namun, sikap kritis harus berjalan bersama ketelitian, independensi, keberimbangan, dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik.

Jangan Lewatkan :  Komitmen Dukung Pembangunan Sosial, PT KPI Kilang Dumai Santuni Anak Yatim

Mengembalikan Kesadaran Nasional untuk Menatap Masa Depan

Pada bagian akhir tulisannya, Rido menggambarkan Indonesia melalui perumpamaan sebuah kapal besar yang sedang berlayar di tengah samudra.

Ketika badai mulai terlihat dari kejauhan, seluruh awak kapal justru sibuk memperdebatkan warna layar.

Padahal, keselamatan kapal bukan ditentukan oleh perdebatan tersebut, melainkan arah pelayaran, kekuatan kapal, serta kemampuan seluruh awak untuk bekerja bersama menghadapi keadaan.

Perumpamaan itu mengandung pesan mendalam tentang pentingnya persatuan, ketepatan menentukan prioritas, dan kesadaran kolektif menghadapi tantangan zaman.

Bangsa Indonesia tidak boleh kehilangan kesempatan mempersiapkan generasi yang unggul hanya karena terlalu lama menghabiskan energi dalam pertentangan yang tidak menghasilkan penyelesaian.

Pendidikan harus diperkuat, kesempatan ekonomi diperluas, kemampuan teknologi ditingkatkan, dan kepercayaan terhadap institusi negara terus dibangun melalui kinerja yang nyata.

Pada akhirnya, pemikiran Dr. Rido Hermawan menjadi ajakan untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas keramaian politik sesaat.

Indonesia membutuhkan keberanian untuk mengevaluasi masa lalu, tetapi pada saat yang sama harus memiliki kesungguhan menyiapkan masa depan.

Sebab, bangsa besar bukan hanya bangsa yang mampu memperdebatkan persoalan hari ini, melainkan bangsa yang mampu menjawab tantangan hari esok.

Sebagaimana penegasan Rido dalam bagian penutup tulisannya:

“Yang penting bukanlah siapa yang paling ramai hari ini. Yang penting adalah siapa yang siap menghadapi esok.”

Dan esok tidak menunggu siapa pun.

—

Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan tulisan refleksi kebangsaan Dr. Rido Hermawan, M.Sc., berjudul “Yang Penting dan Yang Ramai: Catatan tentang Arah Bangsa yang Teralih.” Pandangan dan analisis yang diuraikan merupakan pendapat pribadi penulis.

Profil Penulis: Dr. Rido Hermawan, M.Sc., merupakan purnawirawan Mayor Jenderal TNI. Dalam naskahnya, ia mencantumkan pengalaman sebagai Pengajar Kewaspadaan Nasional periode 2019–2024 dan Deputi Pemantapan Nilai Kebangsaan periode 2024–2026. Saat ini ia berkegiatan sebagai dosen manajemen, komisaris perusahaan swasta, serta pembina sejumlah organisasi nonpemerintah.

Penulis: Biyung AREditor: Gaperta.id