SUNGAI PENUH, [Gaperta.id] — Dugaan peredaran rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai kembali menjadi sorotan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber di lapangan menyebut adanya produk rokok yang diduga menggunakan pita cukai tidak sesuai peruntukannya maupun beredar tanpa dilekati pita cukai sebagaimana mestinya.
Temuan informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan distribusi Barang Kena Cukai (BKC), khususnya produk hasil tembakau yang masuk dan dipasarkan di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh.
Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan cukai, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan peredaran barang ilegal, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap penerimaan negara.
DK dan VK Disebut dalam Informasi Lapangan
Dalam penelusuran yang dilakukan, dua pihak berinisial DK dan VK disebut-sebut oleh sejumlah sumber memiliki dugaan keterkaitan dengan jalur distribusi rokok dari Pulau Jawa menuju Kerinci dan Sungai Penuh.
Namun demikian, informasi mengenai DK dan VK tersebut masih berupa keterangan sumber dan belum dibuktikan melalui proses hukum.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari aparat berwenang yang menyatakan kedua pihak tersebut melakukan tindak pidana di bidang cukai.
Karena itu, informasi tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan dan penyelidikan oleh instansi berwenang untuk mengetahui apakah benar terdapat jaringan distribusi rokok ilegal sebagaimana informasi yang berkembang.
Merek Marllong dan Westbro Ikut Disebut
Selain dugaan mengenai jalur distribusi, sumber di lapangan turut menyebut produk rokok bermerek Marllong dan Westbro sebagai produk yang diduga beredar dengan persoalan terkait ketentuan cukai.
Status produk tersebut perlu diverifikasi melalui pemeriksaan fisik dan administrasi oleh instansi berwenang, termasuk mengenai keaslian serta kesesuaian pita cukai, legalitas produk, asal barang dan jalur distribusinya.
Dengan demikian, keberadaan suatu merek di pasar tidak serta-merta dapat dinyatakan ilegal sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Pengawasan Bea Cukai Dipertanyakan
Maraknya informasi mengenai dugaan peredaran rokok ilegal tersebut membuat efektivitas pengawasan terhadap distribusi Barang Kena Cukai di Kerinci dan Sungai Penuh menjadi perhatian.
Publik berharap Bea Cukai bersama aparat penegak hukum terkait melakukan pengecekan langsung terhadap informasi tersebut.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, pemeriksaan diharapkan tidak berhenti pada pedagang atau pengecer di tingkat bawah.
Aparat perlu menelusuri rantai distribusi secara menyeluruh, mulai dari asal barang, pemasok, gudang penyimpanan, jalur pengiriman hingga pihak yang mengendalikan distribusi.
Langkah tersebut penting karena peredaran rokok ilegal dalam jumlah besar sulit diberantas apabila penindakan hanya menyentuh bagian hilir sementara sumber dan jaringan pemasoknya tidak terungkap.
Jangan Hanya Menyasar Pedagang Kecil
Masyarakat berharap penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan dan tidak tebang pilih.
Apabila benar ditemukan jaringan distribusi rokok ilegal dari luar daerah menuju Kerinci dan Sungai Penuh, aparat diharapkan mampu mengungkap siapa pemasok utama serta bagaimana barang tersebut dapat masuk dan beredar hingga ke tingkat pengecer.
Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menyatakan produk maupun pihak yang disebut tidak melakukan pelanggaran, hasil tersebut juga perlu disampaikan untuk menghindari berkembangnya informasi yang tidak benar di tengah masyarakat.
Publik Menunggu Langkah Konkret
Ketentuan mengenai Barang Kena Cukai telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penentuan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan kewenangan instansi dan aparat penegak hukum setelah melalui pemeriksaan serta pembuktian.
Karena itu, informasi mengenai dugaan peredaran rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai di Kerinci dan Sungai Penuh sudah semestinya menjadi bahan bagi instansi terkait untuk melakukan pengecekan.
Publik kini menunggu langkah konkret aparat untuk menjawab sejumlah pertanyaan: apakah benar terdapat rokok yang beredar tanpa memenuhi ketentuan cukai, dari mana barang tersebut berasal, bagaimana jalur distribusinya, serta siapa pihak yang bertanggung jawab apabila pelanggaran terbukti?
Redaksi akan terus melakukan penelusuran dan membuka ruang klarifikasi kepada DK, VK, distributor maupun pihak yang berkaitan dengan produk yang disebut dalam pemberitaan ini, serta kepada Bea Cukai dan aparat penegak hukum terkait.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab secara proporsional kepada seluruh pihak yang merasa terkait atau dirugikan oleh pemberitaan ini.
